PONTIANAK POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara menuai sorotan tajam setelah lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup akibat dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa. Insiden ini memicu kekhawatiran publik terkait standar keamanan dan tata kelola program tersebut.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (Himakatra), Dani Ramadhan, menilai peristiwa ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikasi adanya persoalan mendasar dalam manajemen pengawasan.
“Kami mendesak evaluasi menyeluruh. Ini menyangkut sistem dan pengawasan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan,” tegas Dani dalam keterangannya, Minggu (19/4).
Dani menyoroti adanya indikasi praktik yang mengarah pada kepentingan politik dalam pelaksanaan program MBG. Ia menduga pengelolaan dapur berada di bawah kendali oknum yang memiliki relasi kedekatan dengan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.
“Ada kekhawatiran di masyarakat bahwa pengelolaan dapur MBG ini menjadi ruang ‘bagi-bagi kue’ bagi oknum pejabat. Program publik tidak boleh dijadikan ladang kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Menurut Dani, jika penunjukan pengelola dapur lebih didasarkan pada kedekatan politik dibandingkan kompetensi, hal itu akan mengabaikan standar higienitas dan kualitas gizi yang menjadi hak para siswa.
Himakatra menegaskan tetap mendukung keberlanjutan program MBG karena nilai strategisnya bagi peningkatan kualitas SDM. Namun, mereka menuntut adanya transparansi dalam penunjukan pengelola serta standar operasional yang lebih ketat dan independen.
“Jangan sampai orientasinya hanya pembagian keuntungan sehingga aspek dasar seperti kelayakan makanan diabaikan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” lanjut Dani.
Ia mendesak pemerintah daerah segera membuka hasil investigasi terkait insiden keracunan tersebut dan menindak tegas pihak yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan.
“Ini momentum untuk membenahi secara total. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena program mulia ini dikelola secara tidak profesional dan sarat kepentingan,” pungkasnya. (dan)
Editor : Hanif