PONTIANAK POST – Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak se-Kabupaten Kayong Utara yang semula dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026, terus mendapat perhatian dan tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para mantan pejabat desa.
Jauhari, selaku tokoh masyarakat sekaligus mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, menyampaikan komitmennya untuk aktif menyebarluaskan informasi resmi serta menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibas) di wilayah desanya.
Dalam pernyataannya, Jauhari menegaskan, pengalamannya mengurus administrasi dan pemerintahan desa menjadikannya paham betul alur kebijakan serta pentingnya informasi yang jelas bagi warga. Bahkan, dirinya siap turun langsung ke masyarakat, berkunjung ke setiap dusun dan kelompok warga, untuk menjelaskan latar belakang dan alasan penundaan Pilkades serentak tersebut.
"Langkah ini dilakukan agar seluruh warga Desa Nipah Kuning memahami ketentuan yang berlaku, tidak terjebak pada berita tidak benar, serta terhindar dari kesalahpahaman yang bisa memicu keributan," sambungnya.
Baca Juga: Pemkab Kayong Utara Dukung Penuh AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 di Pontianak
“Saya berkomitmen penuh untuk mensosialisasikan semua informasi yang sah dan benar terkait penundaan Pilkades tahun 2026 ini. Sebagai mantan Sekdes, saya mengerti bagaimana kebijakan itu ditetapkan, dan tugas saya sekarang adalah menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti warga, supaya tidak ada keraguan atau salah tafsir,” sambung Jauhari.
Selain sosialisasi, Jauhari juga menekankan kesiapannya untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di desanya. Menurutnya, suasana yang aman, damai, dan kondusif sangat dibutuhkan, terutama saat terjadi perubahan jadwal tahapan demokrasi desa. Ia mengajak seluruh warga, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan elemen masyarakat lainnya untuk bersatu, saling mengingatkan, serta menjaga kerukunan.
Selanjutnya, ia juga menegaskan akan terus mendukung jalannya pemerintahan desa yang sedang berjalan, hingga jadwal baru pelaksanaan Pilkades ditetapkan kembali oleh pihak berwenang.
“Menjaga keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Saya siap bekerja sama dengan perangkat desa, pihak keamanan, dan tokoh lainnya, memastikan suasana di Nipah Kuning tetap tenang dan damai. Perbedaan pendapat wajar, tapi persatuan harus tetap dijaga sampai waktu pelaksanaan Pilkades ditentukan lagi,” tambahnya.
Sementara itu, komitmen yang disampaikan Jauhari disambut baik oleh warga dan pemangku kepentingan setempat. Kehadiran tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang pengalaman di pemerintahan desa dinilai sangat membantu dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan warga, serta menjaga stabilitas sosial agar kebijakan penundaan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan konflik.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara belum merilis jadwal baru pelaksanaan Pilkades serentak. Berbagai kajian dan persiapan masih terus dilakukan guna menentukan waktu yang paling tepat, dengan tetap mengutamakan prinsip demokrasi, keadilan, serta kelancaran seluruh tahapan pemilihan nantinya. (dan)
Editor : Hanif