PONTIANAK POST - Anggota DPRD Kayong Utara, Syaeful Hartadin, menanggapi hasil rapat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Seponti, khususnya di wilayah yang belum memiliki SPBU. Menurut Syaeful, rapat yang digelar pemerintah daerah bersama Pertamina memang menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, ia menilai hingga saat ini belum ada solusi konkret terkait tersendatnya distribusi BBM kepada masyarakat.
“Permasalahan ini bukan semata soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana distribusinya bisa sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan kelangkaan BBM merupakan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, penyelesaiannya dinilai perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah sebagai pemilik dan pengatur wilayah, Pertamina sebagai pengelola distribusi BBM, aparat keamanan, hingga DPRD sebagai wakil masyarakat.
“Jika permasalahan ini dirembukkan bersama, tentunya akan ada solusi yang tidak akan menyalahi aturan, contohnya bisa diterbitkan surat rekomendasi tertentu yang diawasi dengan ketat ” imbuhnya.
Baca Juga: Produk Kerajinan Kalbar Didorong Punya Hak Kekayaan Intelektual untuk Perkuat Daya Saing Global
Syaeful menjelaskan, Kecamatan Seponti saat ini hanya memiliki satu SPBU yang harus melayani enam desa dengan jarak antardesa yang cukup berjauhan. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan BBM. Ia mencontohkan warga dari Desa Durian Sebatang maupun Sungai Sepeti yang harus datang ke Wonorejo, lokasi SPBU berada, hanya untuk membeli empat hingga lima liter BBM menggunakan sepeda motor.
“Kalau masyarakat harus menempuh perjalanan jauh, mengantre lama, lalu pulang dengan BBM yang hampir habis di perjalanan, tentu itu tidak efektif dan sangat memberatkan warga,” ujarnya.
Selain kebutuhan rumah tangga, ia juga menyoroti sektor lain yang sangat bergantung pada BBM, seperti traktor pertanian, mesin pemotong rumput, hingga kapal-kapal kecil milik nelayan lokal.
“Peralatan seperti traktor sawah atau kapal nelayan tentu tidak mungkin dibawa langsung ke SPBU untuk mengisi BBM,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Syaeful menilai situasi di Seponti sudah dalam kondisi darurat. Antrean panjang warga di SPBU bahkan disebut berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama Pertamina dan unsur Muspida, termasuk kepolisian, untuk mengambil langkah cepat melalui kebijakan diskresi dalam pendistribusian BBM.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Rampungkan Harmonisasi Raperda Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
“Menurut saya perlu ada diskresi agar distribusi BBM bisa menjangkau sampai ke tingkat desa,” tegasnya.
Ia menilai, apabila Pertamina mampu menjamin distribusi BBM merata ke seluruh wilayah Kecamatan Seponti, maka persoalan tersebut sebenarnya tidak akan menjadi masalah besar. Namun dengan kondisi hanya satu SPBU, keberadaan pangkalan atau titik distribusi khusus dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Perlu adanya pangkalan-pangkalan yang diberi izin khusus untuk membantu penyaluran BBM hingga ke desa-desa, sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di SPBU,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Syaeful berharap seluruh pemangku kebijakan segera mengambil keputusan yang cepat dan tepat demi mengatasi persoalan tersebut.
“Saya berharap pimpinan daerah dah pimpinan Pertamina turun langsung kelapangan, sehingga dapat memahami dan melihat sendiri masalah sebenarnya” tukasnya. (dan)
Editor : Hanif