PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mendorong pemerataan akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, yang menilai perluasan akses keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Romi mengatakan capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
Menurutnya, sejumlah program bahkan melampaui target. Hal itu terlihat dari meningkatnya partisipasi pelajar dalam program tabungan pelajar, penggunaan transaksi digital melalui QRIS oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bertambahnya masyarakat yang mulai berinvestasi secara legal dan terukur.
Baca Juga: Warga Keluhkan Listrik Padam Berjam-jam, DPRD Kayong Utara Desak PLN Beri Penjelasan
"Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus berkomitmen mendorong pemerataan akses keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Capaian berbagai program TPAKD ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menabung, bertransaksi digital, serta memanfaatkan layanan keuangan formal semakin meningkat," ujar Romi.
Ia menjelaskan, melalui berbagai program TPAKD, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mendapatkan edukasi dan perlindungan dalam memanfaatkan produk keuangan secara bijak.
Romi turut mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, lembaga jasa keuangan, serta seluruh perangkat daerah yang berperan dalam memperkuat ekosistem keuangan di daerah.
Baca Juga: Pemkab Kayong Utara Dukung Pembangunan Pengadilan Agama untuk Permudah Layanan Warga
Menurutnya, peningkatan akses keuangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mempercepat sejumlah program yang realisasinya masih perlu ditingkatkan, terutama pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil dan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses permodalan produktif.
"Ke depan, kita ingin semakin banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang memperoleh akses pembiayaan produktif, terlindungi dalam program jaminan sosial, serta mampu memanfaatkan layanan keuangan digital untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan kerja sama dan semangat kolaborasi yang kuat, kami optimistis target-target yang telah ditetapkan dapat kita capai secara maksimal hingga akhir tahun," tutupnya.
Baca Juga: Disdukcapil Kayong Utara Perkuat Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat pleno yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, BPJS, serta berbagai lembaga jasa keuangan lainnya. (dan)
Editor : Miftakhair