KETAPANG - Bupati Ketapang, Martin Rantan mengharapkan semua pihak memberikan perhatian pada tingginya angka perkawinan dan kekerasan terhadap anak di Ketapang.
Hal tersebut disampaikan saat peringatan Hari Anak Nasional di halaman Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang, Kamis (24/8).
"Perkawinan anak menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan. Mulai dari kesehatan, kematian ibu dan bayi, gizi buruk, dampak psikologis, KDRT, putus pendidikan, SDM rendah, dan pelanggaran hak anak," katanya.
Pemerintah daerah telah memberikan payung hukum pada pencegahan perkawinan anak ini dengan Peraturan Bupati nomor 73 tahun 2023.
"Hanya memang, implementasi peraturan tersebut masih terhambat faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, ini harus menjadi gerakan bersama," ajaknya.
Persoalan lain yang menimpa anak Ketapang salah satunya kekerasan dan penyalahgunaan digital, termasuk peredaran narkoba yang mulai menyasar anak-anak. "Semua ini harus menjadi perhatian kita bersama," ungkapnya.
Persoalan perkawinan anak setidaknya terlihat dari tingginya angka permohonan Kartu Keluarga (KK) baru oleh keluarga yang berada pada usia anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ketapang.
"Setidaknya ada 2.000 permohonan KK baru di Disdukcapil Ketapang oleh anak," ungkap Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Ketapang, Asih Kuniasih.
Asih juga mengungkap tingginya angka perkawinan anak. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk menekan tingginya angka perkawinan pada anak. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
Melalui kegiatan ini diharapkan kekerasan dan perkawinan pada anak dapat ditekan," harapnya. (afi)
Editor : A'an