PONTIANAK POST - Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Absalon, membuka pelatihan ground checking (pengecekan lapangan) bagi pendamping PKH, Kamis (27/2). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang di Aula BKPSDM Kabupaten Ketapang.
Absalon mengatakan peningkatan kesejahteraan sosial harus dimulai dari perbaikan kualitas data sehingga validitas data dapat terjamin. “Selain disampaikan data yang valid, tingkat kecepatan pengolahan data juga sangat penting untuk efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan kualitas kesejahteraan sosial,” kata Absalon.
Menurutnya, data menjadi basis untuk memutuskan suatu kebijakan sehingga pemberian layanan dan bantuan sosial lebih tepat sasaran. “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat ini individu yang masuk dalam DTKS sebanyak 223.107 jiwa atau 38,23 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Ketapang,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Sosial telah menerima Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada DTSEN tersebut, masih terdapat individu dengan status NIK tidak aktif dan terdapat indikasi inclusion error penerima bantuan exclusion error dari DTSEN.
“Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial melalui Pendampingan program keluarga harapan akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keberadaan keluarga inclusion dan exclusion error serta individu dengan NIK tidak aktif,” pungkasnya. (afi)
Editor : A'an