PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang terus memantapkan langkah dalam mendukung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif nasional untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan masyarakat rentan. Dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar pada Selasa (15/7), Asisten Administrasi Umum, Devy Harinda, menyampaikan kesiapan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.
Rapat yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kejaksaan Negeri, serta para anggota Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), membahas detail pelaksanaan MBG. Mulai dari pendanaan, penyiapan infrastruktur dapur, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah belum jelasnya pendanaan program ini. Pemerintah daerah belum menerima informasi pasti apakah MBG dibiayai Iangsung oleh APBN atau harus ditanggung oleh APBD.
"Meski demikian, Pemkab Ketapang tetap berkomitmen dengan kesiapannya dalam mendukun program pemerintah pusat ini," ungkap Devy.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan dapur MBG, yaitu di Kecamatan Simpang Hulu, Delta Pawan, dan Tumbang Titi, dengan lahan seluas total lebih dari 60.000 meter persegi.
Program MBG di Ketapang dijalankan bersama SPPI/SPPG, yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, beberapa anggota SPPG yang telah dilatih di institusi nasional seperti Universitas Pertahanan dan IPB telah mulai bertugas di dapur-dapur MBG. Targetnya adalah membangun 33 dapur di 20 kecamatan.
"Namun, kebutuhan akan tambahan personel masih menjadi kekhawatiran serius, mengingat jumlah tenaga SPPG yang aktif saat ini belum mencukupi," paparnya.
Pihak Kejaksaan Negeri Ketapang juga menyampaikan komitmennya dalam mendampingi pelaksanaan program MBG dari sisi pengamanan strategis. Hal ini termasuk pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dapat mengganggu distribusi dan pembangunan dapur MBG. Koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan di lapangan.
Beberapa isu teknis seperti kualitas makanan, pengolahan limbah dapur, dan kecukupan menu bergizi juga mendapat perhatian. Pemerintah daerah meminta semua pelaksana MBG untuk mengantisipasi potensi keluhan dari masyarakat, khususnya para wall murid. PLN, PDAM, dan Dinas Lingkungan Hidup juga telah dikoordinasikan untuk menjamin ketersediaan air, listrik, dan pengelolaan limbah.
"Kami berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan nasional dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Meski tantangan masih banyak, dengan sinergi lintas lembaga dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan program MBG diharapkan bisa berjalan sukses dan membawa manfaat besar bagi masyarakat Ketapang," pungkas Devy. (afi)
Editor : Hanif