PONTIANAK POST – Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menerima kunjungan kerja Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pontianak, Evi Retno Nurlianti, Jumat (29/8). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan DPRD Ketapang dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Evi memaparkan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Ketapang. Sebagian besar peserta berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) sebesar 37,23 persen, diikuti Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) 24,90 persen, PBPU Mandiri 15,75 persen, PBPU Pemda 12,62 persen, PPU Pemerintah Nonaktif 7,73 persen, dan segmen lainnya.
“Namun, tingkat keaktifan peserta di beberapa segmen masih perlu ditingkatkan. Hal ini perlu kerja sama semua pihak agar keaktifan para peserta BPJS lebih meningkat lagi,” ungkapnya.
Evi juga menyampaikan, ada berbagai program unggulan BPJS Kesehatan yang sedang dijalankan sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Ketapang.
Baca Juga: BMKG Latih 70 Nelayan Ketapang Baca Cuaca Laut Demi Keselamatan
Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menekankan pentingnya koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan lembaga legislatif untuk memastikan masyarakat Kabupaten Ketapang mendapatkan akses kesehatan yang optimal.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk mendukung penuh pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Ketapang,” ujar Sholeh.
Ia menjelaskan, sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
Sebagai langkah strategis memperkuat sistem jaminan kesehatan dan mendekatkan Ketapang ke target UHC nasional, pihaknya siap memperkuat regulasi dan kebijakan daerah, termasuk memastikan badan usaha di Ketapang menjalankan kewajiban kepesertaan JKN sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan dan saran juga disampaikan, termasuk perlunya sosialisasi lebih intensif terkait manfaat dan mekanisme layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil. (afi)
Editor : Miftahul Khair