PONTIANAK POST – Polemik mutasi atlet di ajang Seleksi Provinsi (Selekprov) Pencak Silat Kalbar akhirnya dijawab tegas oleh Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kalbar.
Organisasi ini menegaskan aturan mutasi hanya berlaku untuk atlet nasional yang pindah provinsi, sesuai ketentuan KONI Pusat.
“Ketentuan itu mewajibkan adanya surat keterangan resmi sesuai informasi teknis dari KONI Pusat,” kata Wakil Ketua II IPSI Kalbar, Sukino, Minggu (14/9).
Ia juga menegaskan bahwa hingga kini IPSI Kalbar belum menerima petunjuk teknis atau THB khusus terkait Selekprov PON Beladiri dari KONI Kalbar.
Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Guntur Perdana, menambahkan bahwa meski tanggung jawab pelaksanaan even ada pada KONI Kalbar, seleksi kali ini dijalankan mandiri oleh IPSI dengan rekomendasi KONI Provinsi. Anggaran pelaksanaan pun sepenuhnya ditanggung IPSI Kalbar.
Awalnya seleksi dijadwalkan 27 September 2025, namun dimajukan menjadi 15–17 September 2025 untuk memenuhi tenggat pengumpulan data ke KONI Pusat pada 19 September.
KONI Kalbar menyatakan hanya mampu membiayai satu atlet dan satu pelatih, sisanya ditanggung IPSI Kalbar.
Wakil Ketua III, Sholihin Yakuza, menjelaskan Selekprov diikuti 116 atlet dari 14 kabupaten/kota, memperebutkan 16 kelas: 9 laga putra (A–I), 5 laga putri (A–E), dan nomor seni tunggal putra-putri.
Seleksi berlangsung dua tahap: penyisihan nomor laga dan tes fisik. Hanya sembilan atlet terbaik yang akan mewakili Kalbar pada nomor laga, plus dua atlet nomor seni.
Ketua Umum IPSI Kalbar, Alexander Wilyo, menegaskan komitmen mengirim full team meski terkendala anggaran. “Mengirim 10 atlet ke PON Beladiri tentu bukan hal mudah, tapi ini bagian dari komitmen kami,” ujar Alex yang juga Bupati Ketapang.
Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan untuk membangun prestasi. Alex mencontohkan pencapaian Kalbar menembus 8 besar nasional di Kejurnas Junior 4–7 September 2025.
“Kami harap polemik seperti ini bisa diselesaikan dengan dialog terbuka. IPSI tidak bisa membuat aturan sendiri soal mutasi atlet karena itu kewenangan KONI,” tegasnya.
Alex juga meminta KONI Kalbar membuat juknis resmi setiap ada event agar jelas sampai tingkat kabupaten/kota, serta mengingatkan pentingnya memberi perhatian kepada atlet berprestasi agar mereka tidak tergoda pindah ke daerah lain.
“Niat kita semua untuk kemajuan olahraga, bukan kepentingan pribadi. Sinergi adalah kunci,” pungkasnya. (afi)
Editor : Hanif