PONTIANAK POST – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memastikan akan mengevaluasi panitia dan tim Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Ketapang menyusul polemik keikutsertaan LPTQ dalam MTQ XXXII Kalimantan Barat di Kapuas Hulu. Alex mengaku prihatin dengan kesiapan tim, khususnya pada pelaksanaan Pawai Ta'aruf. Padahal, menurutnya, dukungan anggaran dari Pemkab Ketapang untuk LPTQ sudah maksimal.
"Saya dihubungi masyarakat yang menyampaikan soal pawai pembukaan MTQ. Saya langsung merespons dan meminta pihak-pihak terkait melakukan evaluasi," kata Alex, Sabtu (20/9). Ia menegaskan, pemerintah daerah sejak awal berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan, termasuk MTQ. "Usulan anggaran hibah dari LPTQ disetujui dan dipenuhi seluruhnya tanpa pengurangan. Totalnya Rp2,2 miliar. Ini bentuk komitmen saya untuk mendukung penuh kebutuhan LPTQ," ujarnya.
Namun, Alex menerima informasi adanya miskomunikasi antara LPTQ dan dinas terkait mengenai keikutsertaan pawai. "Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Koordinasi antarpihak penting agar kendala bisa segera dicari solusinya," tegasnya.
Bupati memastikan evaluasi akan dilakukan segera agar kejadian serupa tidak terulang. "Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi Pemda sudah berkomitmen membantu dari sisi penganggaran," ujarnya. Alex juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Ketapang yang peduli dan terus memberi masukan demi kebaikan daerah.
Sebelumnya, ramai di media sosial soal mobil hias kafilah Ketapang yang dianggap tidak layak tampil di pawai MTQ Kalbar di Kapuas Hulu. LPTQKetapang memberikan klarifikasi terkait kritik yang menyebut kafilah Ketapang tidak serius mempersiapkan kendaraan hias dalam Pawai Ta’aruf MTQ XXXIII Provinsi Kalimantan Barat di Kapuas Hulu.
Ketua Umum LPTQ Ketapang, Satuki Huddin, mengungkapkan pihaknya baru mengambil alih persiapan sehari sebelum acara setelah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) tiba-tiba menyatakan mundur. “Keputusan rapat kerja LPTQ Provinsi pada April 2025 menetapkan Pawai Ta’ruf dan stan pameran menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Karena itu, saya sudah koordinasikan dengan Bappeda dan Disparbud agar dianggarkan melalui APBD Perubahan,” kata Satuki, Jumat (19/9).
Menurutnya, hingga 10 September Disparbud masih menyatakan kesiapannya bahkan berencana menunjuk event organizer. Namun ketika kafilah tiba di Kapuas Hulu pada 12 September, kepala Disparbud menyatakan tak sanggup melaksanakan kegiatan karena APBD Perubahan belum disahkan dan tidak berani menalangi dana. “Saya langsung melapor ke Sekda. Atas arahan beliau, pengurus LPTQ akhirnya mengambil alih pelaksanaan dengan waktu persiapan hanya satu hari,” jelasnya.
Pada 13 September, pengurus LPTQ membagi tugas: sebagian mengurus mobil hias untuk Pawai Ta’ruf, sebagian menyiapkan stan pameran. Namun karena sejak awal anggaran dialokasikan ke Disparbud, LPTQ tidak memiliki dana khusus. “Kami berupaya maksimal meski hasilnya belum sesuai harapan,” ujar Satuki. (afi)
Editor : Hanif