PONTIANAK POST - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Mitra Mandiri 2 di Kecamatan Benua Kayong, Muhammad Prayoga, meminta maaf atas insiden keracunan MBG yang menimpa siswa SDN 12 Benua Kayong pada Selasa (23/9).
Dia membenarkan bahwa pihaknya merupakan penyedia makanan untuk SDN 12 Benua Kayong. Tak hanya SDN 12 Benua Kayong, dapur yang dikelolanya melayani 24 sekolah di Benua Kayong, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA.
"Total ada 3.474 siswa dari berbagai sekolah di Benua Kayong yang menerima layanan MBG, dari PAUD sampai SMA," ungkap Yoga.
Prayoga menegaskan, kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi dan hanya menimpa satu sekolah. "Untuk SDN 12 ada 184 siswa penerima program. Dari jumlah itu, hanya 20 siswa yang diduga mengalami gejala keracunan," ungkapnya.
Dia bersama ahli gizi, Uti Suryansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak sekolah dan orang tua siswa. Pihaknya berkomitmen melakukan evaluasi jika ditemukan adanya kelalaian dalam proses penyediaan makanan.
"Tentu kami selalu berhati-hati dan berusaha memberikan yang terbaik. Selama ini dapur berjalan baik dan kejadian ini baru pertama kali terjadi. Kami juga menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan dari pihak terkait," ujarnya.
Prayoga menegaskan bahwa insiden ini bersifat terbatas, segera ditangani pihak sekolah bersama tenaga medis, dan tidak mencerminkan keseluruhan program MBG.
Usai peristiwa tersebut, Muhammad Prayoga langsung dinonaktifkan sebagai Kepala SPPG Dapur Mitra Mandiri 2.
Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menegaskan kasus ini harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang. Dia memastikan, seluruh biaya perawatan siswa yang dirawat akan ditanggung pemerintah daerah.
"Kalau terbukti ada kelalaian atau kesalahan prosedur dari dapur MBG, Pemkab Ketapang akan merekomendasikan ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapur tersebut ditutup," ujarnya.
Selain itu, dia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap seluruh dapur penyedia makanan MBG di Ketapang. Pemeriksaan meliputi kebersihan dapur, kesegaran bahan pangan, hingga kelayakan peralatan yang digunakan.
"Ini yang harus dievaluasi. Pengelolaan dapur tidak boleh lepas tangan, harus ada pertanggungjawaban. Kita ingin tahu penyebab keracunan ini, apakah karena kurang pengawasan atau faktor lain," tambahnya.
Jamhuri juga meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Dia mengingatkan, kasus keracunan massal akibat program serupa sudah terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan keresahan masyarakat. (afi)
Editor : Hanif