PONTIANAK POST - Legislatif dan eksekutif bersinergi memastikan arah kebijakan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kepastian hukum. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Senin (6/10), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat koordinasi pembahasan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Barat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, rapat ini dihadiri pihak eksekutif. Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, beserta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Rapat ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi gubernur terhadap APBD Perubahan 2025. Ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran," kata Sholeh.
Dia menjelaskan, proses itu bertujuan memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan APBD.
Dia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam setiap tahapan penyusunan anggaran karena APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen utama pembangunan yang harus diarahkan untuk menghasilkan kebijakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sholeh juga mengungkapkan, Perubahan APBD 2025 menjadi bentuk respon nyata Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap dinamika pembangunan dan tantangan global yang terus berkembang.
"Melalui proses evaluasi ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen memastikan arah pembangunan tetap fokus, adaptif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas," ujar Sholeh. (afi)
Editor : Hanif