Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman

DPRD Ketapang Tetapkan Target PAD 2026 Capai Rp316 Miliar

Ahmad Sofi • Jumat, 31 Oktober 2025 | 14:04 WIB
BAHAS PAD : Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, memimpin rapat membahas PAD 2026, Rabu (29/10).
BAHAS PAD : Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, memimpin rapat membahas PAD 2026, Rabu (29/10).

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang menyepakati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ketapang pada 2026. Target PAD Ketapang pada 2026 sebesar Rp316 miliar.

Penetapan target PAD tersebut disepakati setelah melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang pada Rabu (29/10).

Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan target peningkatan PAD ini sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Target PAD Ketapang pada tahun 2026 sebesar Rp316 miliar. Jumlah ini naik Rp13 miliar dari jumlah yang diusupkan pemerintah daerah sebesar Rp303 miliar," kata Sholeh.

Sholeh menegaskan, tidak ada masalah terkait targetnya. Baginya yang terpenting adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya.

"Kenaikan ini adalah kerja bersama yang harus kita kawal hingga tercapai. Saya apresiasi rekan-rekan Banggar dan TAPD," ungkap Sholeh.

Dia juga menegaskan kesiapan legislatif mendistribusikan materi pembahasan kepada komisi-komisi teknis untuk mengawal capaian pendapatan daerah tersebut.

Sholeh juga menyampaikan bahwa pengurangan TKD nasional merupakan langkah antisipatif pemerintah pusat terhadap potensi penyimpangan alokasi transfer antar daerah, sehingga daerah harus memperkuat pendapatan mandiri.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang memaparkan, terjadi penurunan transfer sebesar rata-rata 40,81 persen dibandingkan dengan alokasi sebelumnya. Total TKD tahun 2026 tercatat Rp1,730 triliun. Sementara Dana Desa menurun menjadi Rp113 miliar dari Rp246 miliar pada tahun berjalan.

Akibat penyesuaian tersebut, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,111 triliun, dengan belanja dirancang Rp2,190 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp79 miliar yang ditutup melalui SiLPA.

"Tim teknis masih melakukan efisiensi belanja, termasuk pemeliharaan kendaraan, perjalanan dinas, serta belanja rutin lainnya, untuk menyesuaikan belanja dari Rp2,8 triliun menjadi sekitar Rp2,1 triliun," jelas Sekretaris BPKAD Ketapang, Wahyudin.

Pemerintah daerah turut memberi apresiasi kepada DPRD atas dorongan peningkatan pendapatan daerah.

"Motivasi dan dukungan DPRD sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan target APBD tahun 2026 dapat tercapai sesuai kesepakatan bersama," ungkapnya. (afi)

Editor : Hanif
#DPRD KETAPANG #Kemandirian Fiskal Daerah #Ketapang Cipondoh #Target PAD