PONTIANAK POST - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ketapang kembali membahas rancangan awal Rancangan APBD Ketapang 2026, Selasa (11/11). Pembahasan digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang realistis dan proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Kita ini bukan mengisi rumah tangga orang lain, tapi rumah tangga kita sendiri. Kalau memang kurang, ya harus ditambah. Tapi kalau kemampuan daerah tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Kita harus realistis," kata Sholeh.
Dia menjelaskan, fokus pembahasan diarahkan pada struktur belanja daerah agar seluruh pos dapat tersusun jelas dan transparan di sistem keuangan daerah. Dia juga meminta TAPD memastikan tidak ada komponen yang belum teralokasi atau belum jelas penggunaannya. Sejumlah anggota Banggar turut menyoroti pentingnya keseimbangan antarprogram agar tidak terjadi ketimpangan antarperangkat daerah. Mereka menegaskan perlunya pemerataan dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat luas.
Selain itu, Sholeh juga meminta TAPD menyiapkan data yang lebih lengkap untuk memudahkan pembahasan bersama perangkat daerah pada pertemuan berikutnya.
"Tujuan kita sederhana, agar program prioritas eksekutif dan legislatif bisa sama-sama terakomodir dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Pimpinan dan anggota Banggar sepakat, arah kebijakan anggaran tahun 2026 harus berlandaskan efisiensi, pemerataan, dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
"Harapan kita, pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar, terarah, dan selesai tepat waktu," harap Sholeh. (afi)
Editor : Hanif