PONTIANAK POST - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program yang prioritas untuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Ketapang, M. Eri Setyawan, mengatakan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak boleh menjadi penghambat bagi OPD dalam merancang program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Kami merekomendasikan agar OPD tetap menyusun program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini. Kendala anggaran memang kita rasakan bersama, tetapi perencanaan menuju kesejahteraan masyarakat tidak boleh terhenti," tegas Eri saat menggelar rapat kerja bersama OPD, Senin (12/1).
Dia meminta setiap OPD memaksimalkan sumber daya aparatur, khususnya pegawai teknis, dalam menyusun perencanaan program yang matang dan berbasis data yang akurat. Menurutnya, validitas data menjadi kunci utama dalam keberhasilan kebijakan dan pengambilan keputusan.
"Program harus disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dinas justru menjadi tempat data yang tidak akurat. Dinas harus menjadi ujung tombak penyedia data yang benar dan terpercaya," pintanya.
Selain itu, komisi II juga menyoroti pentingnya inovasi program. Program pembangunan tidak boleh bersifat rutin dan monoton, melainkan harus berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di sektor pangan, perikanan, koperasi, dan UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, komisi II turut mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026. Mengingat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah berjalan, OPD diminta segera merealisasikan kegiatan fisik maupun nonfisik tanpa menunda waktu pelaksanaan.
"Jika proses administrasi sudah clear dan anggaran tersedia, kegiatan harus segera dilaksanakan. Ini sejalan dengan arahan Bupati agar percepatan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," ungkap Eri.
Dia juga meminta Bagian Perekonomian untuk segera mengusulkan penambahan kuota gas LPG 3 kilogram dan BBM khusus nelayan di Kabupaten Ketapang, serta menyampaikan laporan perkembangan inflasi daerah secara triwulanan kepada DPRD sebagai bahan pengawasan dan advokasi ke pemerintah pusat.
Dia mengajak seluruh mitra kerja untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi, tidak hanya dalam forum resmi, tetapi juga secara intens di luar rapat.
"Makna kolaboraasi dan gotong royong harus benar-benar kita wujudkan. Persoalan pembangunan adalah tanggung jawab bersama, dan solusinya harus kita cari secara bersama pula," pesannya.
Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang berharap sinergi yang solid antara legislatif dan OPD dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan, khususnya di tengah tantangan efisiensi anggaran yang cukup besar. (afi)
Editor : Hanif