PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan LHP berlangsung di Aula BPK Kalbar, Selasa (31/3). LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mateus Yudi, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Donatus Franseda.
Penyerahan LHP itu dilaksanakan secara serentak kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebagai bagian dari agenda resmi BPK dalam menyampaikan hasil pemeriksaan.
Alex mengatakan, kehadirannya dalam forum itu merupakan bentuk tanggung jawab penuh dan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Saya menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini adalah instrumen evaluasi yang sangat berharga bagi kepemimpinan saya. Hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi strategis. Fokus kita adalah memastikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan pembenahan, menyempurnakan sistem pengelolaan anggaran, dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat,” kata Alex.
Baca Juga: Bupati Romi Resmikan Labkesda Kayong Utara, Perkuat Layanan Kesehatan Modern
Dia mengapresiasi sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif. Dukungan dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi kunci agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindak lanjuti dengan cepat dan tepat sasaran.
Dia menegaskan, tata kelola keuangan yang sehat bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Ketapang.
“Melalui momentum ini, kita memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus bergerak maju dengan standar tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegasnya.
Setelah penyerahan dari BPK, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Bupati Ketapang turut menyerahkan dokumen LHP kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari mekanisme administrasi dan tindak lanjut pemeriksaan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Sri Haryati, menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Baca Juga: Bupati Romi Sampaikan LKPJ TA 2025 , IPM Naik dan Angka Kemiskinan Menurun
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan legislatif dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Penyerahan LHP BPK menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (afi)