PONTIANAK POST - Sejumlah anggota DPRD Ketapang meninjau stok beras di Gudang Bulog Ketapang, Senin (4/5). Kunjungan ini dalam rangka memastikan ketersediaan stok pangan serta kelancaran distribusi di wilayah Ketapang.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji, dan sejumlah anggota dewan lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Pimpinan Cabang Bulog Ketapang, Jarau Matu.
Pihak Bulog memastikan kondisi stok beras di Kabupaten Ketapang saat ini dalam keadaan aman. Stok yang tersedia di gudang sekitar 400 ton, dengan tambahan pasokan dalam perjalanan dari luar daerah.
"Secara keseluruhan, cadangan yang disiapkan mencapai sekitar 4.500 ton," kata Jarau.
Baca Juga: Air Upas Jadi Wilayah Paling Rawan Narkoba di Ketapang, Polisi Ungkap Puluhan Kasus
Namun demikian, kapasitas gudang Bulog di Ketapang yang hanya sekitar 2.000 ton menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan langkah tambahan seperti penyewaan gudang apabila pasokan meningkat.
Selain beras, stok minyak goreng juga tersedia dalam jumlah cukup, yakni sekitar 300 ton, yang siap didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Program bantuan pangan menargetkan sebanyak 60.454 penerima di Ketapang. Setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng tanpa biaya.
Program ini mencakup hampir seluruh wilayah di 20 kecamatan dengan total 203 desa dan sembilan kelurahan. Namun, realisasi penyaluran saat ini masih berlangsung bertahap karena terkendala ketersediaan Karplas (karung plastik), dan akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah.
Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji, menegaskan pentingnya validasi data penerima bantuan agar distribusi tepat sasaran.
Baca Juga: Harris Simpati Fun Run: Lari Sambil Pungut Sampah, Warga Pontianak Tanam Harapan Hijau
"Distribusi harus berbasis data yang akurat. Koordinasi antara desa, kecamatan, hingga pemerintah daerah perlu diperkuat agar tidak terjadi kendala di lapangan," ujarnya.
Selain bantuan pangan, Bulog juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam program ini, beras dijual dengan harga Rp11.300 per kilogram atau sekitar Rp56.500 per kemasan 5 kilogram, dengan harga eceran tertinggi Rp13.100 per kilogram.
Bulog menargetkan penyaluran SPHP sebesar 300 hingga 500 ton per bulan, dan hingga saat ini target tersebut tercapai. Penyaluran dilakukan melalui berbagai mitra hingga ke tingkat desa.
Pengawasan harga dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan guna menjaga stabilitas harga di pasaran.
Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Heryanto, menyoroti penurunan penyerapan gabah petani pada tahun ini yang dipengaruhi oleh faktor cuaca serta keterbatasan sarana pascapanen.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Sidak Gudang Bulog Singkawang, Pastikan Stok Beras Aman Hingga Enam Bulan
Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya alat pengering gabah (dryer), sehingga proses pengeringan masih bergantung pada cuaca. Kondisi ini berdampak pada kualitas gabah dan jumlah penyerapan oleh Bulog.
"Kita perlu mendorong peningkatan kualitas hasil petani, termasuk melalui penyediaan sarana pendukung dan pendampingan pascapanen," ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Gudang Bulog. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat kondisi penyimpanan beras dan minyak goreng serta memastikan sistem penyimpanan telah sesuai standar operasional.
Pihak Bulog menjelaskan bahwa stok cadangan pangan disiapkan untuk jangka waktu tertentu dan dilakukan penanganan khusus untuk menjaga kualitas tetap layak konsumsi.
Dalam diskusi, DPRD juga menyoroti kendala distribusi di beberapa wilayah yang masih terbatas dari sisi akses jalan dan infrastruktur. Kondisi ini memengaruhi kelancaran penyaluran serta biaya logistik.
Baca Juga: Desa Datah Diaan Disiapkan Jadi Lokasi Sekolah Rakyat di Kapuas Hulu
Perbedaan kondisi antarwilayah menjadi perhatian, sehingga diperlukan penguatan sistem distribusi agar lebih merata.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang pembangunan gudang melalui program pemerintah pusat. Namun, realisasi program tersebut masih terkendala ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria.
Selain itu, kebutuhan fasilitas pendukung seperti alat pengering gabah juga menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas produksi petani.
Melalui kunjungan itu, DPRD Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengawasan distribusi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap petani lokal.
Sinergi antara DPRD, Bulog, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Ketapang. (afi)
Editor : Hanif