PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, turun langsung menengahi konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Jelai Hulu. Masyarakat dan PT. FAPE dan PT. USP (First Resources Group) bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah.
"Konflik sosial perkebunan yang sempat menggores hubungan antara masyarakat Kecamatan Jelai Hulu dengan manajemen PT. FAPE dan PT. USP akhirnya menemukan titik terang. Ketegangan itu kini melebur dalam ruang dialog yang dipenuhi keterbukaan, keikhlasan, dan rasa kekeluargaan yang erat," kata Alex, Senin (18/5).
Sebelumnya, persoalan ini sempat menemui jalan buntu, menebar rasa cemas dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Namun, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur musyawarah.
"Jika ini dibiarkan berlarut-larut, yang akan menanggung perihnya bukan hanya satu atau dua orang, melainkan seluruh sendi kehidupan masyarakat luas, merenggut stabilitas, dan meredupkan masa depan daerah yang kita cintai ini," ungkap Alex.
Baca Juga: Komisi III DPRD Ketapang Dalami Persoalan Pasar Melati, Pedagang Soroti Status Lahan dan Usaha
Alex yang juga menjabat sebagai Patih Jaga Pati Laman Sembilan Domong Sepuluh turun langsung untuk memimpin jalannya mediasi. Mediasi berlangsung di Rumah Betang Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo, Senin (18/5).
Mediasi dihadiri langsung Managing Director FR Group, Lion Sanjaya, jajaran pimpinan PT. FAPE dan PT. USP, forum kepala desa se-Kecamatan Jelai Hulu, perwakilan masyarakat adat Jelai Sekayuq, para petani plasma, tokoh masyarakat, unsur Forkopimcam, Dewan Adat Dayak (DAD), Kadis Perkebunan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Kehadiran seluruh pihak ini adalah sebuah bukti nyata bahwa sebesar apa pun persoalan, ia akan luruh menjadi jalan damai ketika semua pihak bersedia duduk bersama, meluruhkan jarak, dengan niat yang tulus untuk saling mendengar dan memahami," jelas Alex.
Dalam forum tersebut, masyarakat menumpahkan segala kegelisahan yang selama ini mengganjal di dada mereka. Mereka menyampaikan persoalan tumpang tindih lahan masyarakat dan tanah adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang menghambat mimpi mereka memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Mereka juga menyuarakan asa seputar tata kelola koperasi kemitraan plasma, serta harapan besar akan transparansi program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kesempatan bagi anak-anak daerah untuk bekerja.
Baca Juga: Suhadi SW Lantik Safrudin Asra sebagai Ketua PDBI Mempawah
Mereka juga menyampaikan harapan mengenai penyediaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 6 hektar di setiap desa di luar areal HGU. Mereka berharap agar kehadiran investasi benar-benar menjadi berkah yang nyata bagi dapur dan kehidupan masyarakat sekitar.
"Mendengar semua keluh kesah tersebut, investasi yang hadir di Ketapang sejatinya dipeluk dan didukung oleh pemerintah dengan satu harapan suci, membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan daerah," paparnya. "Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak sekadar mengetuk pintu sebagai pelaku usaha yang mengejar profit, tetapi membaur menjadi bagian dari urat nadi sosial masyarakat, ikut menjaga keharmonisan, dan merawat rasa keadilan di tengah warga."
Mediasi tersebut mengalir dalam suasana yang begitu teduh, hangat, dan penuh rasa saling menghormati. Kehadiran langsung para pimpinan pengambil keputusan dari pihak perusahaan menjadi penyejuk, membuktikan adanya kesungguhan jiwa untuk merajut kembali tali komunikasi yang sempat renggang dengan masyarakat.
"Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan apabila kita duduk bersama dengan hati yang terbuka dan niat yang baik. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga tanah Jelai ini tetap damai, karena pada akhirnya kita hidup di bawah atap rumah besar yang sama," ujarnya.
Sebagai pengikat janji, hasil mediasi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan, ditandatangani dengan tangan terbuka oleh perwakilan masyarakat desa dan pihak perusahaan, serta disaksikan dengan penuh khidmat oleh Kadis Perkebunan, unsur Forkopimcam dan Dewan Adat Dayak (DAD).
Baca Juga: Gawe Dayak Naik Dango Singkawang 2026 Targetkan 20 Ribu Pengunjung Selama Lima Hari
Pihak perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan seluruh butir kesepakatan secara bertahap dan transparan, termasuk berjanji melakukan pemetaan ulang parsial pada wilayah-wilayah yang berhimpitan dengan pemukiman maupun fasilitas umum milik warga desa.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut, ketegangan yang sempat menghantui masyarakat mulai sirna, berganti dengan senyum lega. Semua pihak berjanji bersila bersama, menjaga keamanan, stabilitas sosial, dan merawat hubungan baik demi keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan bersama di Kecamatan Jelai Hulu.
"Saya mengetuk hati seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha, mari terus kita rawat tali persaudaraan ini. Jadikan musyawarah mufakat sebagai kompas utama dalam mengarungi setiap badai persoalan," tegasnya.
Dia menjelaskan, sesungguhnya pembangunan yang sejati bukanlah tentang megahnya investasi dan angka-angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan tentang bagaimana menjaga rasa keadilan, ketenangan batin, dan kedamaian abadi bagi manusia-manusia yang hidup di atas Tanah Kayong.
"Ketapang bukan sekadar tempat kita berpijak. Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Dan rumah ini hanya akan tetap berdiri kokoh, anggun, dan hangat, apabila kita saling menjaga, saling menghormati, dan saling merangkul dalam setiap keadaan," pungkas Alex. (afi)
Editor : Hanif