PONTIANAK POST - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Hiswana Migas Ketapang, Senin (25/5). Usai rapat, tim langsung melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan terkait ketersediaan gas LPG.
Kegiatan ini digelar dalam rangka persiapan menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 Hijriah, serta sebagai langkah nyata pengendalian laju inflasi di wilayah Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini untuk memantau kelancaran pendistribusian, ketersediaan stok, dan kepatuhan harga LPG tabung 3 Kilogram di pasaran.
Tim pemantau meninjau langsung berbagai titik penyaluran, mulai dari tingkat agen, pangkalan resmi, hingga pelaku usaha kuliner seperti kafe dan restoran yang menjadi konsumen utama bahan bakar tersebut di tengah masyarakat.
Sidak dipimpin oleh Sekda Ketapang, Repalianto, didampingi sejumlah kepala OPD terkait. Sementara dari Komisi II dipimpin Wakil Ketua Komisi II, M. Eri Setiawan, dan beberapa anggota dewan lainnya.
Baca Juga: Bupati Romi Wijaya Terima LHP LKPD 2025, Kayong Utara Pertahankan Predikat WTP
Eri mengatakan, pemantauan ini dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap LPG diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan menjelang dan saat Iduladha. Menjaga stabilitas pasokan dan harga menjadi prioritas utama agar inflasi daerah dapat dikendalikan dan tidak membebani daya beli masyarakat.
"Kami turun langsung ke lapangan bersama pemerintah untuk memastikan rantai pasokan berjalan lancar, barang tersedia cukup, dan harga dijaga sesuai ketentuan pemerintah. Tidak boleh ada penimbunan, tidak boleh ada kelangkaan, dan apalagi memainkan harga di atas harga eceran tertinggi," tegas Eri.
Dia juga menjelaskan, pengecekan dilakukan untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi ini tepat sasaran. Di setiap lokasi yang dikunjungi, tim meninjau pembukuan administrasi agen dan pangkalan serta berdialog langsung dengan pengelola kafe dan restoran untuk mendengar kendala yang dihadapi di lapangan.
"Kami menyambut baik sinergitas yang sangat baik antara DPRD dan eksekutif. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah," ungkap Sekda Ketapang, Repalianto.
Hasil temuan dan evaluasi dari kegiatan ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi untuk menentukan langkah strategis dan kebijakan yang diperlukan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang. (afi)