PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menerima audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (8/6). Dalam audiensi tersebut, bupati didampingi Sekretaris Daerah Ketapang, Rapalianto, lnspektur Kabupaten Ketapang, Junaidi Firrawan, serta Kepala Bappeda Ketapang, Harto.
BPKP memaparkan terkait berbagai program prioritas nasional dan daerah. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sektor pendidikan, penanganan stunting, kesehatan, serta dampak keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan terhadap pembangunan daerah.
Alex menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terkait optimalisasi pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari sektor perkebunan dan pertambangan.
Baca Juga: Pemkab Ketapang Catat Realisasi Pendapatan APBD 2025 Capai 98 Persen
Menurutnya, Kabupaten Ketapang merupakan salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia, sehingga perlu adanya transparansi dan kejelasan mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.
"Kita ingin mengetahui secara lebih jelas formula dan mekanisme perhitungan dana bagi hasil, balk dari sektor perkebunan maupun pertambangan. Sebagai daerah penghasil, tentu kita berharap pembagian yang diterima daerah dapat lebih proporsional dan mencerminkan kontribusi serta dampak yang ditanggung daerah," ungkapnya.
Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap investasi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ketapang, termasuk optimalisasi penerimaan daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemanfaatan aset daerah, serta potensi pendapatan lain yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Baca Juga: Polres Ketapang Amankan Sejumlah Motor Knalpot Brong Saat Razia Balap Liar Malam Hari
Dalam diskusi tersebut, BPKP turut memberikan masukan terkait penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
BPKP juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengendalian yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar berbagai risiko dapat dimitigasi sejak awal.
Alex menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan BPKP dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak Iangsung bagi masyarakat.
"Kami berterima kasih atas pendampingan dan masukan dari BPKP. Sinergi ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang," tegas Alex. (afi)
Editor : Miftakhair