PONTIANAK POST - Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, memimpin langsung kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Ketapang ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Selasa (23/6). Kunjungan tersebut guna memperjuangkan optimalisasi potensi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Jamhuri didampingi dinas terkait. Hari pertama, rombongan diterima oleh Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Anto Julianto.
Di hari kedua kunjungan, Wabup dan rombongan melaksanakan audiensi dengan Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan. Jamhuri menyampaikan sejumlah usulan strategis, mulai dari pemanfaatan aset pelabuhan, pengelolaan alur sungai, hingga penguatan pengawasan angkutan komoditas perkebunan dan pertambangan.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah alih fungsi pelabuhan penyebrangan menjadi pelabuhan umum atau terminal khusus agar dapat dimanfaatkan investor sebagai jalur logistik.
Baca Juga: Durian Gunung Sembilan Tembus Pasar Ketapang, Panen Melimpah Bawa Berkah bagi Petani Kayong Utara
"Selain menghidupkan aset daerah, langkah ini dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Jamhuri.
Pemkab Ketapang juga mendorong adanya kejelasan regulasi pengelolaan alur sungai yang selama ini mengalami pendangkalan. Dengan dukungan regulasi dan investasi pengerukan, potensi pendapatan dari aktivitas logistik sungai diperkirakan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.
Selain itu, Jamhuri mengangkat isu tingginya mobilitas distribusi komoditas unggulan yang berdampak pada kebutuhan pemeliharaan dan penguatan infrastruktur jalan daerah.
Pemerintah Kabupaten Ketapang menjajaki peluang regulasi yang memungkinkan adanya kontribusi dunia usaha dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Turun Tangan, Pasokan BBM Subsidi di Sungai Laur-Ketapang Segera Normal
Sementara itu, Bapenda Kabupaten Ketapang turut mengusulkan penguatan sinergi data dengan otoritas pelabuhan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
"Koordinasi dengan pemerintah pusat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan membuka peluang pemanfaatan potensi daerah secara maksimal demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang," ungkap Jamhuri.
Rangkaian kunjungan kerja ini dilanjutkan dengan agenda audiensi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri guna membahas berbagai potensi daerah dan dukungan kebijakan pusat terhadap percepatan pembangunan Kabupaten Ketapang. (afi)
Editor : Miftakhair