PONTIANAK POST- Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menghadiri forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Kalimantan Barat 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7).
Forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kalbar tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua DPRD Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalbar, Sekda Kalba.
Kegiatan tersebut juga dihadiri serta puluhan perusahaan dari berbagai sektor di Kalbar. Terdiri atas 25 perusahaan kehutanan, 12 perusahaan perkebunan, dan 10 perusahaan pertambangan.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa program TSBLP/CSR tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan amal atau kewajiban administratif perusahaan, melainkan harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh program TSBLP/CSR perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan.
"Dengan keselarasan tersebut, kontribusi perusahaan akan lebih tepat sasaran, terukur dampaknya, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dia berharap forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mengoptimalkan pelaksanaan TSBLP/CSR, sehingga mampu mendorong pembangunan Kalbar yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Baca Juga: Bupati Ketapang Ajak Para Ayah Antar Anak ke Sekolah Lewat Gerakan GAMAS
Pada kesempatan itu, Norsan juga memaparkan capaian pembangunan Provinsi Kalbar sepanjang 2025 yang menjadi dasar pentingnya memperkuat kolaborasi melalui program TSBLP/CSR di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalbar, Linda Purnama, menjelaskan forum ini merupakan forum perdana yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalbar. Hal ini sebagai langkah strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Menurut Linda, forum tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan Bapperida Kalbar pada 1 Juli 2026 di Pontianak dan diikuti oleh 52 perusahaan secara luring maupun daring. Pertemuan tersebut menghasilkan 23 komitmen awal perusahaan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan di Kalbar.
Baca Juga: HNSI Ketapang Sampaikan Keluhan Nelayan soal BBM, Modal, dan Pemasaran ke DPRD
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan komitmen perusahaan, penandatanganan, serta penyerahan dokumen komitmen kepada Gubernur Kalbar sebagai bentuk dukungan nyata dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta guna mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalbar, khususnya Kabupaten Ketapang. (afi)
Editor : Miftakhair