PONTIANAK POST - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (6/8).
Tim menjelaskan bahwa perubahan APBD ditopang oleh penyesuaian pendapatan daerah serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang telah diaudit. Namun, sebagian besar SILPA merupakan dana yang penggunaannya telah ditentukan sesuai ketentuan pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program baru menjadi sangat terbatas.
TAPD juga menerangkan bahwa dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, hanya dapat digunakan sesuai bidang dan peruntukan yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat dialihkan untuk kebutuhan lain di luar ketentuan.
Baca Juga: Soroti KUA-PPAS 2027, Fraksi Golkar Minta Target PAD Berbasis Potensi Bukan Sekadar Realisasi
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menegaskan pembahasan perubahan anggaran harus dilakukan secara rinci agar seluruh program prioritas dan kebijakan pembangunan daerah dapat dipahami secara menyeluruh sebelum disepakati. Dia meminta TAPD memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai peluang optimalisasi ruang fiskal yang masih tersedia agar APBD Perubahan tetap mampu mengakomodasi program prioritas serta kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan KUA-PPAS Perubahan harus menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, efektif, dan tepat sasaran, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan dengan pendalaman terhadap seluruh komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebelum DPRD bersama pemerintah daerah mengambil keputusan atas rancangan perubahan anggaran. (afi)
Editor : Miftakhair