PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang berencana menetapkan status tanggap darurat bencana Karhutla. Selain itu, Pemkab Ketapang berencana menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Persiapan penetapan status tanggap darurat tersebut tertuang dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda Ketapang, Repalianto, Selasa (1/9). Hal ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi Karhutla pada musim kemarau.
Repal mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menghadapi potensi bencana Karhutla sekaligus memastikan kesiapan dukungan pendanaan untuk penanganan keadaan darurat. Dalam rapat tersebut membahas draft Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla di Ketapang.
"Termasuk kesiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat Karhutla, serta mekanisme penggunaan dan penyaluran dana BTT untuk mendukung penanganan kondisi darurat," kata Repal.
Baca Juga: Kubu Raya Siapkan BTT Rp2 Miliar untuk Karhutla dan Kekeringan, Hujan Diprediksi Masih Lama
Selain membahas aspek penetapan status dan dukungan anggaran, rapat juga menjadi wadah koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyusun langkah tindak lanjut penanganan Karhutla. Masing-masing perangkat daerah yang diundang diharapkan membawa data dan bahan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait turut dilibatkan dalam pembahasan tersebut, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda, BMKG, serta RSUD dr Agoesjam Ketapang.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menghadapi potensi Karhutla, baik dari sisi kesiapan perangkat daerah maupun dukungan pendanaan.
"Dengan koordinasi yang terpadu, langkah penanganan dapat dipersiapkan secara lebih efektif sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan," pungkas Repal. (afi)
Editor : Miftakhair