PONTIANAK POST - Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, mengunjungi Ketapang. Menhut tiba di Ketapang pada Selasa (8/9). Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan jajaran Forkopimda Ketapang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melihat secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekaligus memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang yang masih menjadi salah satu wilayah prioritas di Kalimantan Barat.
Dari bandara, Menteri Kehutanan bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan. Di lokasi tersebut dilakukan peninjauan terhadap lahan yang terdampak kebakaran serta koordinasi dengan pihak PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK). Usai peninjauan, rombongan melanjutkan kegiatan ke Kantor Bupati Ketapang untuk mengikuti pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang dan unsur terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Menhut menekankan pentingnya kerja kolektif dan gotong royong dalam menangani Karhutla. Meskipun jumlah titik panas (hotspot) di Ketapang mulai mengalami penurunan, upaya pengendalian tetap harus dilakukan secara maksimal.
Baca Juga: Antisipasi Dampak Kabut Asap, Posko Kesehatan Karhutla Disiagakan di Tiap Kecamatan Kabupaten Landak
Menhut juga meminta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dilanjutkan, penguatan water bombing, peningkatan sarana dan prasarana, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla.
"Pemerintah Kabupaten Ketapang memperoleh bantuan dari Presiden Republik Indonesia sebesar Rp20 miliar untuk mendukung penanganan sarana dan prasarana Karhutla," ungkap Menhut.
Menhut juga meminta jajaran Polres Ketapang memasang plang peringatan pada lokasi-lokasi lahan yang terbakar sebagai bagian dari langkah pencegahan. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo menyampaikan bahwa Ketapang telah mengalami kondisi tanpa hujan selama 69 hari. Kondisi tersebut menyebabkan kekeringan dan turut menimbulkan kesulitan dalam memperoleh air bersih.
"Karhutla di Ketapang tercatat sebanyak 240 kejadian, dengan luas lahan terbakar mencapai 3.212,9 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.682,6 hektare telah berhasil dipadamkan. Ada 10.55 kasus ISPA akibat paparan asap kebakaran," ungkap Alex.
Baca Juga: Tagihan Kemarau Kalbar -1- ; Karhutla Bakar Rp5,7 Triliun Ekonomi Kalbar
Keterbatasan peralatan dan sumber air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman, terutama pada wilayah gambut. Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat dan udara. Dari sisi penegakan hukum, Polres Ketapang telah menangani 17 laporan polisi terkait Karhutla dan menetapkan enam tersangka yang ditahan. Selain itu, sebanyak 60 personel BKO Brimob telah diperbantukan dan ditempatkan di Kecamatan Muara Pawan, Kendawangan, Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan.
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh menyampaikan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum dalam penanganan Karhutla. Pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja dan melanggar ketentuan harus mendapatkan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Namun, proses penegakan hukum juga perlu dilakukan secara objektif dan proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan.
"Kita mendukung penegakan hukum apabila memang ditemukan masyarakat atau pihak tertentu yang terbukti melakukan kesalahan, termasuk apabila dengan sengaja melakukan pembakaran dan melanggar aturan," ujar Sholeh.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya pihak tertentu yang menggerakkan atau memobilisasi masyarakat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, hal tersebut juga perlu ditelusuri secara menyeluruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Yang memang terbukti melakukan pelanggaran tentu harus ditindak sesuai aturan. Tetapi masyarakat juga harus kita lindungi. Penanganannya harus tegas, tetapi tetap humanis dan berkeadilan," tegasnya. (afi)
Editor : Miftahul Khair