APBD Ketapang 2027 Capai Rp2,325 Triliun, Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas

Ahmad Sofi • Dipublikasikan Senin, 14 September 2026 | 11:46 WIB
Sekda Ketapang, Repalianto, menyerahkan nota keuangan dan Raperda APBD Ketapang 2027 kepada Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, Jumat (11/9). (ISTIMEWA)
Sekda Ketapang, Repalianto, menyerahkan nota keuangan dan Raperda APBD Ketapang 2027 kepada Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, Jumat (11/9). (ISTIMEWA)

PONTIANAK POST - Bupati Ketapang menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Ketapang 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (11/9). Nota tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto.

Penyusunan APBD 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Ketapang 2025-2029. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,245 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2,325 triliun. Anggaran disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan prioritas.

Tema pembangunan Ketapang 2027 adalah “Pemerataan Infrastruktur Mendukung Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Ekonomi yang Berdaya Saing, Serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.”

Baca Juga: APBD Kalbar 2026 Naik Rp550,47 Miliar, Penanganan Karhutla Jadi Prioritas

Delapan prioritas pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur dasar, kualitas lingkungan hidup, penurunan kematian ibu dan bayi serta stunting, penurunan anak tidak sekolah, putus sekolah dan perkawinan anak, penguatan koperasi dan UMKM, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan produktivitas pertanian, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,36-8,79 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,91 persen, IPM 72,60, kemiskinan 7,97-7,50 persen, dan PDRB per kapita Rp74,44 juta.

Pemkab Ketapang menekankan efisiensi dan kualitas belanja agar program memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Penguatan belanja berbasis kinerja, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas melalui transformasi digital juga menjadi perhatian.

Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh mengatakan DPRD akan membahas Raperda APBD 2027 secara cermat dengan memperhatikan kemampuan fiskal, prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Aset Daerah Kalbar Bakal Dioptimalkan, Strategi Baru Dongkrak PAD di Tengah Efisiensi Anggaran

“Setiap program dan kegiatan yang disepakati harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan,” ujarnya. (afi)

Editor : Miftahul Khair
Infrastruktur Ketapang Ekonomi Ketapang Kemiskinan Ketapang anggaran daerah APBD 2027