PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi tanggap darurat kekeringan dan bencana asap di ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22/9). Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin langsung rapat tersebut. Rapat itu dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda, Sekda Ketapang Repalianto, Kepala BPBD Ketapang, Yunifar Purwantoro, kepala OPD Ketapang, Stasiun Meteorologi (Stamet) BMKG Ketapang, perwakilan perusahaan, serta para camat se-Ketapang.
Bupati menyampaikan bahwa Ketapang saat ini mengalami kondisi kekeringan ekstrem. Di sebagian besar wilayah Ketapang telah mengalami periode tanpa hujan selama 83 hari. Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat memberikan bantuan berupa modifikasi cuaca. Namun, upaya modifikasi cuaca masih menghadapi kendala karena bibit-bibit awan di wilayah Ketapang masih sangat sedikit.
"Beberapa kecamatan telah mengalami hujan, tapi kondisi tersebut belum mencukupi untuk mengatasi kekeringan yang terjadi," ungkap Alex.
Baca Juga: Tinjau Karhutla Pelang Ketapang, Ria Norsan Serahkan Lima Mesin Pemadam kepada Relawan
Dia meminta seluruh unsur terkait untuk bersama-sama turun ke lapangan dalam menangani bencana tersebut, mulai dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan yang beroperasi di Ketapang. Alex juga meminta para camat dan kepala desa untuk terlibat langsung dalam penanganan Karhutla serta aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran. Seluruh perusahaan, baik yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan maupun kehutanan, diminta untuk ikut membantu penanganan bencana.
Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pramtama, mengatakan jajaran Polres Ketapang telah melakukan penyelidikan terhadap laporan terkait Karhutla. Penegakan hukum juga terus dilakukan bersama jajaran Polda Kalimantan Barat.
"Polres Ketapang sudah melaksanakan penyelidikan terkait laporan Karhutla. Sampai saat ini tim dari Polda Kalbar dan dibantu oleh Polres Ketapang terus-menerus melaksanakan penegakan hukum terhadap Karhutla ini," kata Putra.
Kajari Ketapang, Ricky Febriandi, menyampaikan bahwa dari laporan yang telah masuk ke pihaknya, terdapat sejumlah pihak yang sedang ditangani terkait perkara Karhutla.
Baca Juga: Polres Landak Bagikan 2.500 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau dan Karhutla
"Dari pelaporan yang sudah masuk ke kantor kami, pelaku pembakaran sudah ada sembilan orang dan untuk korporasi sebanyak 18," ungkap Ricky.
Sementara itu, Danlanal Ketapang, Letkol Laut (P) Avif Hidayaturahman, menjelaskan adanya kendala dalam pelaksanaan pemadaman menggunakan helikopter Chinook yang dibawa oleh kapal induk Jepang. Kondisi jarak pandang yang hanya 300-500 meter menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan operasi udara. Menurutnya, helikopter tersebut harus terlebih dahulu menuju bandara untuk melakukan pemasangan peralatan yang digunakan dalam pengangkutan air. Karena itu, dia mengusulkan adanya alternatif lokasi pendaratan atau landing site yang dapat digunakan apabila terdapat perusahaan yang memiliki fasilitas yang memungkinkan.
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menyoroti tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Ketapang. Dia juga meminta seluruh perusahaan yang hadir dalam rakor tersebut tidak hanya mengikuti pembahasan, tetapi juga mengambil tindakan nyata di lapangan.
Baca Juga: Polres Landak Bagikan 2.500 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau dan Karhutla
"Ketapang ini hotspot-nya terbesar dan paling banyak di wilayah Kalbar. Saya harapkan seluruh perusahaan yang hadir di sini jangan hanya mendengar saja, akan tetapi harus bertindak dan aksi," tegasnya.
Menurutnya, dampak Karhutla telah dirasakan masyarakat Ketapang. Kondisi tersebut semakin berat dengan terjadinya kekeringan serta kelangkaan air bersih. Dia menilai penanganan Karhutla tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif korporasi.
Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kondisi kekeringan dan Karhutla di Kabupaten Ketapang, dengan penanganan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak perusahaan. (afi)
Editor : Miftahul Khair