PONTIANAK POST - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang kembali terjadi, mendorong Bupati Ketapang Alexander Wilyo mendesak Pertamina dan BPH Migas segera mengambil langkah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Alexander menilai, peningkatan kebutuhan BBM seiring pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah kendaraan, serta tingginya mobilitas masyarakat harus diimbangi pasokan yang memadai.
"Antrean BBM kembali terjadi di sejumlah SPBU. Saya sudah meminta Pertamina dan BPH Migas segera mengambil langkah agar kondisi ini tidak terus berlarut dan meresahkan masyarakat," katanya.
Baca Juga: Tiga Krisis Beruntun Mendera Kayong Utara, Warga Keluhkan BBM, Air Bersih hingga Kabut Asap Pekat
Menurut Alex, kewenangan regulasi, penyediaan, dan penetapan kuota BBM berada pada Pertamina dan BPH Migas, tetapi pemerintah daerah tetap berkepentingan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.
Ia meminta kuota BBM untuk Ketapang tidak dikurangi, bahkan ditambah jika memungkinkan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.
"Beberapa bulan lalu saya sudah datang langsung ke Pertamina dan BPH Migas. Saya meminta agar kuota BBM Ketapang jangan dikurangi, bahkan jika memungkinkan ditambah. Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan pasokan BBM yang cukup," ujarnya.
Selain meminta kepastian pasokan, Alex menekankan pentingnya penertiban distribusi BBM dari titik penyaluran hingga SPBU agar berjalan tertib dan tepat sasaran.
Baca Juga: Sungai Kapuas Masih Surut, Pertamina Kerahkan 11 Tangki BBM di Perhuluan Kalbar
Pemkab Ketapang juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi pihak-pihak yang berpotensi memanfaatkan situasi kelangkaan BBM.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolres untuk mengambil langkah penertiban yang diperlukan. Antrean di SPBU akan ditata agar tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu," tegasnya.
Alex menegaskan, meski pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengaturan dan pengelolaan BBM, pihaknya akan terus mendorong penyelesaian persoalan pasokan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
"Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengaturan dan pengelolaan BBM. Namun, yang menjadi perhatian saya adalah memastikan kuota untuk masyarakat Ketapang tidak berkurang dan kebutuhan BBM tetap terpenuhi," pungkasnya. (afi)
Editor : Hanif