SUNGAI RAYA – Polres Kubu Raya melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Aula Mapolres Kubu Raya, Selasa (5/3).
Kapolres Kubu Raya, AKBP Wahyu Jati Wibowo mengutarakan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di jajaran Polres Kubu Raya merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Kata Wahyu, WBK dan WBBM akan dinilai langsung oleh Tim Penilai Internal Polda Kalimantan Barat dan Mabes Polri, Ombudsman Provinsi, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Ini merupakan tantangan dan upaya Polres Kubu Raya untuk selalu meningkatkan kinerja dan perbaikan-perbaikan dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur kepolisian yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucapnya, usai menghadiri kegiatan tersebut.
Wahyu menambahkan, dalam mewujudkan WBK dan WBBM, tentu diperlukan dukungan dari seluruh elemen mulai pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, hingga kinerja semua personel di seluruh jajaran Polres Kubu Raya.
“Reformasi birokrasi Polri merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Polri yang baik, efektif, dan efisien,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman mengapresiasi pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilakukan Polres Kubu Raya.
Kamaruzaman menilai hal tersebut tentunya, menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lainnya yang melakukan pelayanan-pelayanan publik termasuk di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya.
“Bagaimana kami juga bisa melakukan itu di jajaran pemerintah daerah yang sangat banyak berhubungan dengan masyarakat,” ucap Kamaruzaman usai menghadiiri pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Aula Mapolres Kubu Raya.
Mengenai WBK, kata Kamaruzaman, semua lembaga harus memberikan sebuah kenyamanan dalam pelayanan publik. Di mana tidak ada gratifikasi dan hal-hal yang di luar prosedur.
Ia menyebut wilayah bebas korupsi berhubungan dengan integritas. Baik bagi para pelaku yang memberikan pelayanan maupun bagi mereka yang memohon pelayanan.
“Nah, untuk mengatasi terkait dengan pelayanan yang sifatnya antikorupsi, tentu harus ada inovasi dalam bentuk by sistem. Bagaimana pelayanan dilakukan tanpa melalui tatap muka. Jadi semua proses pelayanan dilakukan melalui sistem hingga selesai, clear and clean,” ucapnya.
Sedangkan mengenai WBBM, sambung Kamaruzaman, juga berhubungan dengan integritas para pelaku dan pelayanan yang harus bersih. Dia menilai zona bersih melayani sangat penting karena memberikan sebuah kepastian hukum dan kenyamanan prosedur.
“Sehingga apa yang diminta oleh masyarakat dan apa (pelayanan) yang diberikan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan di pemerintah kabupaten juga bisa mengikuti bagaimana arahan dari reformasi birokrasi terkait dengan pelayanan,” jelasnya.
Lebih lanjut Kamaruzaman mengatakan realisasi WBK dan WBBM tidak terlepas dari manajemen aparatur negara penyelenggara kebijakan. Selain itu juga harus diawali dengan adanya proses perencanaan inovasi.
“Pencanangan WBK dan WBBM ini adalah momen penting bagi semua unsur pemangku kepentingan daerah untuk bagaimana bisa membangun komitmen kita di Kubu Raya. Nah, dimulai salah satunya adalah dari WBK dan WBBM,” pungkasnya. (ash)
Editor : A'an