PONTIANAK POST – Para nelayan di Kubu Raya, Kalimantan Barat, menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya ikan impor di pasaran. Kondisi ini membuat harga ikan lokal anjlok, mengancam kesejahteraan nelayan, serta menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha perikanan. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kubu Raya, Busra Abdullah, mengungkapkan bahwa kehadiran ikan impor berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha nelayan lokal.
"Nelayan kita masih membutuhkan dukungan dalam hal penampungan hasil tangkapan. Jika impor terus membanjiri pasar, harga ikan lokal pasti tertekan, dan daya beli masyarakat terhadap ikan lokal pun menurun," ujarnya. Selain dampak ekonomi, Busra juga mempertanyakan aspek kesehatan ikan impor yang umumnya berbentuk produk beku dan mengandung bahan pengawet. "Apakah standar kesehatannya bisa dijamin? Karena ada ikan impor yang menggunakan bahan pengawet dan sebagainya," katanya.
Busra berharap pemerintah, jika memang tetap melakukan impor sebagai strategi ekonomi, setidaknya menerapkan aturan ketat yang meliputi standar kesehatan ikan impor, stabilitas pasar lokal agar tidak terganggu, dan prioritas kepada nelayan lokal dalam distribusi ikan. "Kami meminta pemerintah lebih fokus melindungi nelayan lokal. Jangan sampai impor ini malah menghancurkan mata pencaharian mereka," tegasnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Bujang Ramalun, seorang pedagang ikan di Kubu Raya. Ia menyoroti masuknya ikan impor dalam jumlah besar, termasuk ikan Salim, yang menyebabkan harga ikan tangkapan nelayan anjlok. "Kami sebagai pedagang mungkin tidak terlalu terdampak, tapi kasihan para nelayan. Harga ikan impor lebih murah, sementara nelayan harus menghadapi biaya operasional tinggi, termasuk harga BBM yang mahal," ungkapnya. Bujang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membatasi impor ikan, agar nelayan kecil tidak semakin terpuruk.
Berdasarkan informasi, ikan impor yang masuk ke pasaran Kubu Raya tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari provinsi lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Hal ini semakin memperketat persaingan dengan produk lokal. Para nelayan kini berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk melindungi keberlanjutan usaha mereka. Jika tidak ada kebijakan yang berpihak kepada nelayan, dikhawatirkan banyak dari mereka akan kehilangan mata pencaharian dan beralih ke sektor lain demi bertahan hidup. (ars)
Editor : A'an