Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

Karhutla di Rasau Jaya Masuki Hari Keenam, Tim BPBD Terus Lakukan Pemadaman

Idil Aqsa Akbary • Jumat, 13 Juni 2025 | 10:10 WIB
PADAMKAN API: Bupati Kubu Raya, Sujiwo bersama tim terpadu turun langsung memadamkan kebakaran lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Minggu (8/6).
PADAMKAN API: Bupati Kubu Raya, Sujiwo bersama tim terpadu turun langsung memadamkan kebakaran lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Minggu (8/6).

PONTIANAK POST — Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, memasuki hari keenam pada, Rabu (11/6). Sampai hari tersebut tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat masih terus berjibaku melakukan pemadaman di lapangan.

Ketua Satgas Bencana BPBD Kalbar, Daniel menjelaskan, kondisi di lokasi cukup berat karena sejumlah faktor yang memperparah kebakaran. Salah satunya adalah angin kencang yang membuat api cepat menyebar.

Selain itu, vegetasi yang didominasi tanaman pakis dalam kondisi kering sangat mudah terbakar, mempercepat meluasnya kobaran api. Asap pekat yang muncul dari lahan terbakar juga menyulitkan tim dalam menjangkau titik-titik api.

Daniel menyebutkan beberapa kendala utama dalam proses pemadaman, mulai dari visibilitas yang rendah akibat asap, hingga akses menuju lokasi yang cukup sulit. Meski begitu, petugas terus melakukan berbagai upaya seperti pembasahan area terdampak dan pemblokiran api untuk mencegah kobaran menjalar ke pemukiman warga sekitar.

Analisis sementara BPBD menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran kemungkinan besar dipengaruhi oleh kombinasi kondisi lingkungan, dan aktivitas manusia. Lahan gambut yang kering di musim kemarau sangat rentan terbakar, apalagi ditambah tiupan angin kencang. 

“Sumber api belum bisa dipastikan, namun dicurigai berasal dari aktivitas pembakaran lahan atau kelalaian seperti puntung rokok. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya sumber daya, seperti ketersediaan air dan peralatan pemadam,” ungkapnya, Kamis (12/6). 

Untuk itu, Daniel mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran agar tetap waspada. Ia menyarankan agar masyarakat menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah karena asap yang pekat bisa berdampak buruk terhadap kesehatan.

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah pencegahan agar api tidak meluas ke desa lainnya. Kalau melihat kondisi vegetasi, dan situasi di lapangan, api sangat mudah menyebar,” ujarnya.

Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Rizka Wahab, memperingatkan masyarakat dan pemerintah daerah akan ancaman musim kemarau panjang serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi pada tahun 2025 ini. Ia menekankan pentingnya kesiapan sejak dini untuk menghindari bencana besar.

"Musim kemarau diperkirakan sudah mulai dan berpotensi lebih panjang dan ekstrem tahun ini. Potensi Karhutla sangat nyata di Kalbar. Ini bukan isu biasa, tetapi kejadian terus berulang sepanjang tahun, darurat ini  harus kita antisipasi bersama,” ujar Agam, baru-baru ini.

Agam menjelaskan, berdasarkan data prakiraan lembaga resmi pemerintah, musim pengering di Kalimantan Barat diprediksi berlangsung cukup lama dari biasanya. Hal ini jelas meningkatkan risiko terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan, terutama di wilayah rawa gambut seperti Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Mempawah, Sambas dan lainnya.

Politisi senior PKB Kalbar ini menilai, selama ini penanganan Karhutla masih bersifat reaktif, artinya baru ditangani setelah api sudah membakar lahan. Menurutnya, pendekatan preventif harus menjadi prioritas utama.

"Selama ini kita siap ketika asap sudah tebal dan jalan mulai ditutup. Tapi bagaimana dengan upaya mencegah sebelum terjadi kebakaran? Itu yang perlu digenjot. Kami akan dukung,” katanya.

Dia mengusulkan agar pemerintah daerah mempercepat sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, terutama kepada para petani dan perusahaan swasta. Selain itu, sistem pemantauan dini melalui satelit dan pelibatan masyarakat dalam tim relawan harus ditingkatkan.

Menurut Agam kembali, penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, BNPB, tokoh masyarakat, dunia usaha n masyarakat sendiri.

"Kami (DPRD Kalbar) mendorong Pemprov Kalbar untuk membentuk posko terpadu Karhutla di berbagai tingkat di kabupaten/kota. Ini penting agar koordinasi cepat dan tindakan tepat sasaran,” tambahnya.(bar/den)

Editor : Hanif
#padamkan api #BPBD KALBAR #karhutla #sepekan #RASAU JAYA