PONTIANAK POST– Dari pelosok daerah hingga tingkat provinsi, perempuan membuktikan diri mampu menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya pemilu. Hal ini tergambar dalam Bedah Buku Srikandi Mengawasi Pemilu yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Hotel Harris Pontianak, Selasa (19/8/2025).
Kegiatan tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus motivasi bagi perempuan untuk lebih berani mengambil peran aktif dalam ranah pengawasan pemilu yang selama ini kerap dipandang didominasi laki-laki.
Salah satu penulis buku Srikandi Mengawasi Pemilu, Agnesia Ermi, membagikan kisah pribadinya sebagai pengawas pemilu. Perempuan asal Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, itu menuturkan bagaimana dirinya berani melangkah hingga dipercaya menjadi pengawas di tingkat provinsi Kalimantan Barat.
“Keterlibatan saya tidak mudah karena ada banyak keterbatasan, baik dari latar belakang maupun sumber daya. Tapi saya ingin membuktikan bahwa meskipun berasal dari daerah terpencil, perempuan tetap bisa berperan dalam pengawasan pemilu. Kesempatan itu bukan hanya milik mereka yang tinggal di kota,” ungkap Agnesia Ermi usai bedah buku.
Melalui kisah perjalanan kariernya yang dituangkan dalam buku tersebut, Agnesia yang kini menjadi anggota Bawaslu Kalbar ini ingin menyampaikan pesan bahwa perempuan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap bisa berkontribusi dalam menjaga demokrasi.
Agnesia ingin memotivasi semua perempuan, walaupun berasal dari desa terpencil sekalipun, namun harus tetap semangat untuk bisa terus maju, termasuk ikut menjadi penyelenggara pemilu. Karena dia menilai, kesempatan itu tidak hanya untuk orang-orang di kota.
“Buktinya, saya dari desa bisa ikut dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi hingga dipercaya menjadi bagian dari Bawaslu di tingkat provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Apriyanti Marwah, turut memberikan penjelasan mengenai pentingnya buku tersebut. Menurutnya, Srikandi Mengawasi Pemilu merupakan kumpulan catatan pengalaman para pengawas pemilu perempuan dari delapan provinsi, termasuk Kalimantan Barat.
Kehadiran buku ini, katanya, bukan hanya sekadar dokumentasi, tetapi juga bentuk laporan pertanggungjawaban publik yang disajikan dengan cara populer dan kreatif.
“Banyak sekali tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengawasi pemilu. Mulai sejak proses rekrutmen, sering muncul pertanyaan apakah perempuan punya kapasitas atau tidak. Padahal, kami baru diakui ketika kemampuan itu terbukti melebihi laki-laki,” ujar Apriyanti.
Dia menambahkan, pengawasan pemilu di daerah rawan konflik, seperti Papua dan wilayah Indonesia Timur, menjadi tantangan tersendiri. Selain berhadapan dengan potensi sengketa pemilu, perempuan pengawas juga sering mendapat stigma sosial.
“Ada yang mempertanyakan kenapa ibu pulang malam, padahal itu bagian dari patroli pengawasan. Seringkali urusan keluarga dijadikan alasan untuk meragukan kapasitas perempuan dalam mengawasi pemilu,” jelasnya.
Melalui bedah buku ini, Apriyanti berharap semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk berani mengambil peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
“Dan tentunya kehadiran srikandi pengawas pemilu diharapkan dapat memperkaya perspektif pengawasan sekaligus membuka jalan bagi generasi perempuan berikutnya untuk ikut berkiprah dalam dunia kepemiluan,” pungkasnya. (ash)
Editor : Miftahul Khair