PONTIANAK POST – Stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjelang akhir tahun. Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, menegaskan pemantauan harga kebutuhan pokok dilakukan setiap hari demi memastikan kondisi tetap terkendali.
Saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Tiga Juta Rumah secara virtual dari Ruang Pamong Praja II, Senin (17/11), Yusran mengatakan bahwa meski Kubu Raya tidak termasuk daerah perhitungan inflasi nasional, pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berjalan rutin. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar komoditas masih stabil.
“Alhamdulillah, untuk beberapa komoditas yang memengaruhi inflasi seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur ayam, saat ini di Kubu Raya masih terkendali. Namun, kami memantau adanya penyesuaian harga pada komoditas cabai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus memperkuat kerja sama antardaerah guna menjaga keseimbangan harga sekaligus menghindari deflasi yang bisa merugikan petani dan peternak. Upaya lainnya dilakukan melalui fasilitasi pasar dan kemitraan sektor swasta.
“Pemerintah daerah memfasilitasi pasar, membangun kerja sama dengan pihak swasta melalui pola kemitraan bapak angkat untuk peternakan, serta mempersiapkan Perumda Aneka Usaha sebagai penyangga stok komoditas,” jelasnya.
Perumda Aneka Usaha, lanjutnya, berperan penting sebagai lembaga penampung hasil produksi masyarakat agar distribusi dan harga tetap stabil, terutama menjelang kebutuhan besar di akhir tahun. Yusran juga menyoroti peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam menyokong program MBG. Sesuai Instruksi Presiden, KDMP didorong menjadi penyangga komoditas sekaligus pemasok utama dapur MBG di Kubu Raya.
“Kami terus mendorong KDMP agar produksi masyarakat dapat ditampung. Yang utama, KDMP menjadi penyuplai bagi dapur MBG. Harapannya, tidak ada komoditas dari luar yang masuk untuk keperluan MBG,” tegasnya.
Sebagai Satgas MBG Daerah, Yusran meminta KDMP segera berkoordinasi dengan seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) agar suplai berjalan tanpa hambatan. Saat ini terdapat 59 dapur MBG Mandiri yang telah beroperasi dan 20 dapur MBG 3T yang masih dalam proses pembangunan. Total 79 titik MBG telah mendapatkan SK, dan 50–60 titik tambahan menunggu penerbitan SK dari pusat.
Dalam rapat tersebut, Yusran menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan program MBG sesuai SOP. “Kami dari Satgas siap bertanggung jawab jika semua sesuai prosedur. Namun kami tidak akan menoleransi jika layanan kepada penerima manfaat bermasalah atau investor MBG terindikasi bermasalah. Kami mohon kerja sama semua pihak untuk mengawal niat baik Presiden ini demi menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif