PONTIANAK POST – Pemkab Kubu Raya mempermudah akses layanan perikanan bagi nelayan setempat melalui peluncuran aplikasi e-SILAKAN, yang diresmikan dalam acara Sarasehan Nelayan pada Kamis (20/11) di Gardenia Resort and Spa. Aplikasi ini hadir untuk mengatasi keluhan nelayan terkait kerumitan administrasi, mulai dari pengurusan rekomendasi, perizinan, hingga pengajuan proposal bantuan usaha.
Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan perikanan secara menyeluruh. “Prinsipnya, kami siap bersama semua stakeholder untuk mengawal dan menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama,” ujarnya.
Yusran menekankan bahwa sarasehan bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi harus mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berdampak langsung bagi kesejahteraan nelayan. Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti beberapa isu krusial, salah satunya adalah kesulitan nelayan dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Nelayan berhak membeli BBM dengan harga Rp6.800 per liter, namun kenyataannya, di lapangan mereka terpaksa membayar hingga Rp15.000. Ini dua kali lipat lebih mahal," keluh Yusran, menambahkan bahwa masalah ini diduga kuat berkaitan dengan distribusi dan administrasi yang belum tuntas. Ia pun berharap agar Pertamina dapat lebih tepat dalam menyalurkan hak subsidi kepada nelayan.
Selain masalah BBM, Yusran juga mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi oleh nelayan, seperti perubahan iklim yang mempengaruhi keselamatan saat melaut, infrastruktur yang terbatas, hingga rendahnya literasi digital di kalangan nelayan. Seluruh isu tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara serius.
Kepala Dinas Perikanan Kubu Raya, Hefmi Rizal, menjelaskan bahwa e-SILAKAN dikembangkan untuk mempermudah akses nelayan terhadap berbagai layanan administrasi. Aplikasi ini memungkinkan nelayan untuk mengurus dokumen secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor dinas.
“Aplikasi ini memudahkan nelayan dalam mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang ke kantor. Mereka dapat mengajukan rekomendasi, mengurus berkas usaha, hingga mengusulkan proposal secara daring,” jelas Hefmi.
Untuk memastikan aplikasi ini berjalan optimal, Dinas Perikanan juga akan mengadakan pelatihan bagi tenaga teknis di tingkat desa sebagai pendamping lapangan. "Harapannya, nelayan akan lebih mudah dalam mengakses hak-hak mereka, termasuk untuk mendapatkan BBM bersubsidi," tambahnya. (ash)
Editor : Hanif