PONTIANAK POST — Bupati Kubu Raya, Sujiwo menegaskan bahwa kualitas data merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa kesalahan data dapat memicu kebijakan yang keliru, terutama terkait penyaluran bantuan sosial.
“Ketika kita disuguhkan dengan data yang salah, maka keputusan dan kebijakan pasti akan salah. Karena itu peran operator desa sangat penting. Mereka yang berada di lapangan dan melihat langsung kondisi masyarakat,” ujar Sujiwo, Selasa (24/11), usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Pengisi Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi seluruh desa se-Kubu Raya di Aula Praja Utama Kantor Bupati.
Dalam Bimtek yang diikuti seluruh operator dari 123 desa serta perwakilan Dinas Sosial itu, Sujiwo menyoroti masih banyaknya kasus bantuan tidak tepat sasaran akibat data yang tidak diperbarui. Menurutnya, dinamika ekonomi masyarakat sangat cepat berubah sehingga pembaruan data harus dilakukan berkala dan objektif.
“Orang tidak selamanya miskin dan tidak selamanya kaya. Ada yang dulu kaya kemudian jatuh miskin, tetapi tidak dapat bantuan karena datanya belum diperbarui. Begitu juga sebaliknya, ada yang sudah sejahtera tapi masih menerima bantuan,” tegasnya.
Sujiwo juga menekankan pentingnya proses pendataan yang bebas dari tekanan politik maupun kedekatan personal. Pemerintah daerah, katanya, harus mengandalkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan tunggal negara. “Kami menggandeng BPS karena data resmi negara adalah BPS. Pemerintah daerah boleh melakukan survei tambahan, tetapi data rujukan utama tetap dari BPS,” jelasnya.
Ia mencontohkan hasil survei internal sebelum menjabat yang menunjukkan 53 persen masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur. Temuan tersebut kemudian menjadi arah kebijakan pada awal masa kepemimpinannya dan terbukti mendapat apresiasi publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kubu Raya, Wasilun, menjelaskan bahwa bimtek bertujuan menyegarkan pemahaman operator desa tentang sistem pendataan terbaru. Menurutnya, skema data kesejahteraan sosial kini menggabungkan beberapa basis data menjadi satu kesatuan. “Dulu namanya DTKS. Sekarang menjadi Dasar Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTSN). DTSN merupakan gabungan 40 persen data DTKS Kemensos, data Regsosek dari BPS, dan data P3KE dari Kementerian SDM, kemudian diolah menjadi satu,” jelas Wasilun.
DTSN nantinya menampilkan indikator desil 1 hingga desil 10. “Desil 1 adalah kategori sangat miskin dan paling rentan. Pemerintah pusat akan memprioritaskan bantuan untuk desil 1–4,” katanya.
Karena itu, validasi lapangan atau ground checking menjadi sangat penting agar masyarakat masuk dalam desil yang sesuai kondisi terkini. “Instrumen PKH setiap hari turun ke lapangan untuk melakukan validasi. Kita mencari warga yang masuk kategori desil 1 hingga seterusnya, sekaligus mengeluarkan warga yang sudah sejahtera agar tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan,” ujarnya. (ash)
Editor : Hanif