PONTIANAK POST — Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, menegaskan penyaluran program makan bergizi harus dilakukan secara tepat sasaran agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini penting untuk menekan kembali meningkatnya angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah Kubu Raya.
Kata Sukiryanto, penanganan stunting tidak hanya memerlukan intervensi pemerintah, tetapi juga penguatan kapasitas para kader posyandu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Mudah-mudahan melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini kita bisa memperdalam teknis yang harus dilakukan untuk menghadapi stunting ini,” ujarnya baru-baru ini usai membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Desa Tahun 2025 di Aula Kepong Bakol Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya.
Sukiryanto menjelaskan pemerintah daerah tengah menyiapkan program makan bergizi yang diprioritaskan untuk wilayah berstatus 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Wilayah 3T, kata dia, merupakan daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur, layanan dasar, dan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga membutuhkan intervensi gizi secara lebih intensif.
Dia berharap program makan bergizi tersebut tidak hanya tepat sasaran tetapi juga mampu memberikan asupan optimal bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di masa pertumbuhan. “Kemudian anak-anaknya tidak stunting. Apabila gizinya bagus, tentu mereka akan tumbuh dengan baik,” ucapnya.
Dia juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui DPMD telah melakukan pembinaan terhadap lebih dari 511 posyandu. Meski begitu, Sukiryanto menilai desa-desa terpencil masih membutuhkan perhatian lebih besar, terutama terkait penyediaan dapur sehat dan fasilitas posyandu yang layak.
“Desa-desa terpencil ini memang butuh perhatian khusus. Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian dan Pak Bupati juga harus tahu. Sehingga pembinaannya bisa sama dengan desa-desa di perkotaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kubu Raya, Jakariansyah, menekankan desa-desa 3T harus memperoleh penguatan setara dengan desa non-3T. Menurutnya, perangkat desa di wilayah jauh harus tetap mampu memastikan pelaksanaan program berjalan optimal meski menghadapi keterbatasan akses. “Karena itu, kita meminta pemerintah desa meskipun jauh tetap melakukan pengayoman dan memastikan program tetap berjalan. Memang ini yang harus diformulasikan teman-teman di desa, sehingga semua warga tetap bisa terlayani dengan maksimal,” ujar Jakariansyah. (ash)
Editor : Hanif