PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan birokrasi sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Plt Kepala Bappedalitbang Kubu Raya, Agus Siswandi, menjelaskan inovasi menjadi kebutuhan mendesak bagi Kubu Raya yang merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Barat. Menurutnya, daerah baru harus berlari lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain, sehingga inovasi menjadi motor utama dalam percepatan pelayanan dan pembangunan.
“Tujuannya jelas, yakni mempercepat proses pelayanan dan pembangunan. Karena itu seluruh perangkat daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, kecamatan, hingga desa, didorong untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi,” ungkap Agus, Rabu (3/12) usai kegiatan Diseminasi Inovasi dan Kekayaan Intelektual yang digelar Bappeda Litbang Kubu Raya di Hotel Alimoer, Sungai Raya.
Kata Agus, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 2024 telah memaparkan berbagai inovasi yang dijalankan perangkat daerah. “Tren tersebut berlanjut di 2025, dan pada 2026 pemerintah daerah menargetkan setiap perangkat daerah memiliki minimal satu inovasi, sesuai arahan Bupati,” ujarnya.
Semua inovasi tersebut lanjutnya, juga sejalan dengan amanat pemerintah pusat terkait peningkatan daya saing dan efektivitas pelayanan publik. Dalam kegiatan diseminasi itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menetapkan Top 10 Inovasi dari berbagai perangkat daerah untuk diberikan penghargaan.
Bappeda berperan penting dalam proses penilaian inovasi dengan mengunggah seluruh data pendukung ke aplikasi Innovative Government Award (IGA) milik Kemendagri untuk mengumpulkan, mengukur, dan menilai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Yang masuk 10 besar hari ini kita berikan penghargaan. Ini bentuk apresiasi pemerintah kepada para inovator di perangkat daerah,ˮ jelas Agus.
Selain penghargaan, seluruh inovasi unggulan juga didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke Kemenkumham. Agus menegaskan, perlindungan hukum tersebut sangat penting agar inovasi yang lahir di Kubu Raya tidak dapat diakui atau ditiru pihak lain.
“HKI memberikan kepastian hukum dan hak cipta, sehingga inovasi kita terlindungi dan diakui secara resmi,” ujarnya, seraya berharap upaya tersebut semakin memotivasi jajaran ASN di seluruh tingkatan dari pimpinan hingga staf lapangan, termasuk guru, petugas kesehatan, hingga petugas sanitasi untuk terus menghadirkan terobosan baru.
Dikesempatan yang sama, usai membuka Diseminasi Inovasi dan Kekayaan Intelektual Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, menegaskan inovasi kini menjadi kewajiban seluruh perangkat daerah. Kata Yusran, Bupati Kubu Raya, akan menerbitkan surat edaran yang berisi kewajiban bagi setiap perangkat daerah untuk menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun.
“Kebijakan ini menegaskan bahwa inovasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pimpinan perangkat daerah,” tegas Yusran.
Dia menambahkan, daya saing daerah saat ini tidak lagi ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan inovasi yang relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita berada pada era di mana yang paling menentukan bukan jumlah anggaran, tetapi kemampuan menciptakan inovasi yang berdampak,” ujarnya.
Yusran juga mengajak ASN, tenaga kesehatan, pendidik, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat untuk terlibat dalam Gerakan Inovasi Kubu Raya, sebuah gerakan kerja yang berorientasi pada kecepatan, kecerdasan, dan adaptasi terhadap perubahan.
Saat lanjut Yusran, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sedang membangun ekosistem inovasi yang komprehensif. “Inovasi bukan aktivitas tambahan, tetapi sudah menjadi cara baru kita bekerja. Ini perubahan budaya yang ingin kita bangun bersama,” pungkasnya, seraya mengatakan diseminasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun Kubu Raya sebagai daerah yang adaptif, progresif, dan kompetitif melalui gagasan-gagasan inovatif dari semua lini pemerintahan dan masyarakat. (ash)
Editor : Hanif