PONTIANAK POST - Upaya percepatan kepemilikan rumah layak huni di Kabupaten Kubu Raya masih dihadang persoalan klasik: layanan pertanahan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pun mendorong solusi konkret agar penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak tersendat hingga akhir 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, saat menghadiri Rapat Optimalisasi KPR Subsidi yang diinisiasi Bank Indonesia dan difasilitasi BCA Cabang Kubu Raya, Jumat (19/12).
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mengurai berbagai kendala teknis, terutama di sektor pertanahan. “Rapat ini diinisiasi Bank Indonesia dan difasilitasi BCA untuk mencari solusi agar pencapaian KPR subsidi di akhir 2026 bisa maksimal,” ujar Sukiryanto.
Salah satu isu krusial yang mencuat adalah rencana penutupan layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 20 Desember. Menurut Sukiryanto, kebijakan tersebut berpotensi menghambat proses administrasi KPR subsidi yang masih berjalan. “Isunya, BPN menutup layanan pada 20 Desember. Mudah-mudahan bisa diperpanjang, paling tidak sampai 28 Desember, agar proses KPR tidak terhenti,” katanya.
Selain layanan BPN, rapat juga menyoroti persoalan yang dihadapi notaris serta perbankan, baik dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank swasta, yang turut berperan penting dalam percepatan realisasi KPR subsidi.
“Permasalahan di BPN dan notaris, termasuk dari perbankan Himbara, kita bahas bersama. Alhamdulillah, Pak Doni sudah luar biasa membina dan mengarahkan teman-teman perbankan, baik Himbara maupun swasta, agar target ke depan bisa tercapai,” ucap Sukiryanto.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menegaskan Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan kredit daerah, termasuk sektor perumahan, melalui kebijakan dan penguatan sinergi lintas sektor. “Kami melihat masih ada kendala di Kabupaten Kubu Raya, terutama terkait permasalahan pertanahan. Ini perlu kita selesaikan bersama, dan pertemuan ini bagian dari upaya tersebut,” ujar Doni.
Ia mengungkapkan, secara umum pertumbuhan KPR di Kalimantan Barat masih relatif rendah, baru mencapai 8,51 persen. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus didorong agar lebih optimal. “Bagaimana caranya agar pertumbuhan ini bisa lebih tinggi, itu yang terus kita dorong bersama,” katanya. (ash)
Editor : Hanif