Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman

Anggaran Dipangkas Hampir Rp400 Miliar, Pemkab Kubu Raya Pastikan Layanan Optimal

Ashri Isnaini • Kamis, 8 Januari 2026 | 12:06 WIB
KUNJUNGAN: Bupati Kubu Raya, Sujiwo menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono di ruang kerja bupati, Rabu (7/1/226).
KUNJUNGAN: Bupati Kubu Raya, Sujiwo menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono di ruang kerja bupati, Rabu (7/1/226).

PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski menghadapi tekanan fiskal. Tekanan tersebut dipicu pemangkasan transfer ke daerah yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah pada Tahun Anggaran 2026.

“Total pengurangan transfer ke daerah mencapai Rp334 miliar. Jika ditambah dengan pemotongan dana desa, nilainya menjadi sekitar Rp397 miliar,” ungkap Bupati Kubu Raya, Sujiwo saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, Rabu (7/1) di Kantor Bupato Kubu Raya.

Sujiwo mengungkapkan berdasarkan paparan Kanwil DJPb, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 tercatat sebagai yang tertinggi, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di regional Kalimantan. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Kubu Raya justru menjadi daerah dengan pemotongan transfer ke daerah terbesar di Kalimantan Barat.

Meski menerima pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, Sujiwo menegaskan kondisi fiskal Kubu Raya masih relatif stabil. Dia pun meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tetap fokus menjaga mutu pelayanan publik kepada masyarakat.

“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran, walaupun kita mendapatkan pengurangan tertinggi di Kalimantan Barat hampir Rp400 miliar, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Program-program harus tetap berjalan,” ujarnya.

Sujiwo menilai kebijakan fiskal pemerintah pusat tidak boleh disikapi dengan pesimisme. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijadikan pemicu untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

“Ini justru menjadi trigger, menjadi ujian yang harus kita jawab bersama-sama. Walaupun dipangkas cukup besar, tidak akan mengganggu pelayanan publik dan semua program harus berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono menjelaskan kunjungannya ke Kabupaten Kubu Raya bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi, khususnya terkait percepatan serta kelancaran penyaluran transfer ke daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,” ucapnya.

Rahmat juga menyampaikan kinerja fiskal Kubu Raya hingga saat ini merupakan yang terbaik di Kalimantan Barat, bahkan di tingkat regional Kalimantan. Dia menilai Bupati Kubu Raya memiliki komitmen kuat dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

“Pada 2026 ini kami berharap koordinasi, kerja sama, dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berjalan dengan baik. Dengan begitu, potensi kendala teknis dalam penyaluran anggaran bisa kita antisipasi sejak awal,” tutup Rahmat. (ash)

Editor : Hanif
#Direktorat Jenderal Perbendaharaan #Pemkab Kubu Raya #anggaran daerah #Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) #pemotongan anggaran #kubu raya