PONTIANAK POST - Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya, Muhammad Amri, menilai kenaikan Upah Minumum Kabupaten (UMK) Kubu Raya di tahun 2026 perlu diimbangi dengan upaya strategis untuk menekan angka pengangguran terbuka di Kubu Raya. Amri menekankan perlunya inovasi dari pemerintah daerah dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya resmi menetapkan UMK Tahun 2026 sebesar Rp3.100.000, lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat yang ditetapkan Rp3.054.552.
Amri menilai, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling memungkinkan untuk terus didorong. Dengan penguatan UMKM, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk berwirausaha dan menciptakan peluang kerja baru.
“Pemerintah daerah perlu mendorong sektor UMKM agar semangat masyarakat untuk berusaha semakin meningkat. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kubu Raya juga harus didorong agar memprioritaskan tenaga kerja lokal, bukan hanya mendatangkan pekerja dari luar daerah,” ucapnya kepada Pontianak Post, Selasa (13/1) di Sungai Raya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan. Menurutnya, pelatihan skill bagi masyarakat Kubu Raya harus terus diperluas agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang.
“Pelatihan-pelatihan skill ini penting, supaya warga Kubu Raya punya kemampuan yang dibutuhkan. Dengan skill yang memadai, mereka bisa bekerja, berusaha, bahkan menciptakan usaha-usaha baru yang layak dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif