PONTIANAK POST — Efektivitas dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu ditekankan Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuala Mandor B, Selasa (27/1), di Aula Kantor Camat Kuala Mandor B.
Sukiryanto menegaskan, musrenbang kecamatan merupakan kelanjutan dari tahapan perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari tingkat desa dan akan dirampungkan di tingkat kabupaten. Karena itu, setiap usulan program harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Kebutuhan utama masyarakat harus menjadi prioritas. Apa yang dialami masyarakat di tingkat desa harus diketahui hingga kecamatan. Dengan begitu, program yang diajukan untuk tahun 2026 dan 2027 benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp397 miliar. Kondisi tersebut, menurutnya, harus disikapi dengan strategi perencanaan yang matang agar tidak berdampak pada kualitas program dan pelayanan publik.
“Dalam kondisi keterbatasan anggaran seperti ini, kita harus menyiasatinya agar program dan kegiatan di setiap perangkat daerah tetap menyentuh kepentingan masyarakat, termasuk di Kecamatan Kuala Mandor B,” katanya.
Sukiryanto menilai Kecamatan Kuala Mandor B memiliki potensi besar, terutama di sektor infrastruktur, pertanian, dan perkebunan. Bahkan, pada tahun sebelumnya, kecamatan ini berhasil meraih juara pertama pertanian jagung pipil tingkat Kalimantan Barat.
“Potensi ini harus terus kita dukung, baik melalui peningkatan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, maupun pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan stunting,” ujarnya.
Pada tahun 2026, Kecamatan Kuala Mandor B akan memperoleh 63 program pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp8,26 miliar yang tersebar di seluruh desa. Setiap desa dipastikan mendapatkan minimal satu program pembangunan.
Meski demikian, Sukiryanto mengakui masih terdapat sejumlah usulan masyarakat yang belum dapat diakomodasi sepenuhnya. Hal itu disebabkan fokus pemerintah daerah saat ini diarahkan pada penyelesaian jalan poros ekonomi yang dinilai memiliki dampak besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
“Dengan adanya pemotongan anggaran ini, kami memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Pemerintah daerah juga terus berupaya mencari sumber pendanaan lain, baik melalui APBD Provinsi maupun APBN,” imbuhnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran.
“Kurangi anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Optimalkan anggaran untuk pelayanan dasar dan sektor-sektor yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif