PONTIANAK POST — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh di Kubu Raya. Kabupaten ini dinilai menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi.
“Alhamdulillah, Parit Baru ini menjadi sasaran utama untuk pembenahan dan pembangunan kembali lokasi atau lingkungan yang kumuh,” ujar Norsan saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dalam kunjungan kerja meninjau pembangunan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Senin (2/3).
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program penanganan kawasan kumuh berjalan efektif dan tepat sasaran.
Norsan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah memiliki program rutin bedah rumah yang dilaksanakan setiap tahun dan tersebar di 14 kabupaten/kota.
“Kita sudah punya program bedah rumah di Provinsi Kalimantan Barat. Kita sebar ke setiap kabupaten/kota. Rumah yang tidak layak, kita perbaiki, lingkungannya juga kita tata kembali,” katanya.
Program tersebut menyasar rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus penataan lingkungan sekitar agar lebih sehat dan tertata. Intervensi tidak hanya pada bangunan fisik rumah, tetapi juga mencakup akses sanitasi, drainase, dan kebersihan lingkungan.
Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, Norsan mengakui Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu daerah dengan jumlah kawasan kumuh terbanyak, terutama di sepanjang Jalan Adi Sucipto. Norsan menjelaskan, karakteristik permukiman di Kubu Raya berbeda dengan sejumlah daerah lain di Kalbar. Di beberapa kabupaten, lahan masih relatif luas dan lingkungan masih didominasi ruang terbuka hijau. Sementara di Kubu Raya, khususnya di kawasan padat, rumah-rumah berdiri berhimpitan.
“Di sini rumahnya dinding berdinding, dempet-dempetan. Saluran air juga banyak yang mampet. Karena itu dipilih lokasi ini sebagai prioritas penanganan,” jelasnya.
Norsan menegaskan, Pemprov Kalbar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Dukungan tersebut meliputi penganggaran, koordinasi lintas sektor, hingga validasi data agar intervensi tepat sasaran.
Menurutnya, penataan kawasan kumuh tidak hanya soal memperbaiki rumah, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Kita ingin kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih tertata, sehat, dan layak huni. Ini perlu kerja bersama, tidak bisa sendiri-sendiri,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif