PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakatnya. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengungkapkan masih terdapat sekitar 16 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah di Kubu Raya. Jumlah itu dinilai memerlukan penanganan serius dan terukur.
Pemerintah daerah, kata Sujiwo, akan melakukan pemetaan ulang untuk menentukan skala prioritas perbaikan. Langkah ini diambil agar intervensi program benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan.
“Iya, ini setelah kita merenovasi rumah Bu Serina. Selain itu sebenarnya kita sudah memiliki data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sisanya sekitar 16 ribuan. Itu masih cukup banyak,” kata Sujiwo, Senin (16/3) saat meninjau salah satu rumah warga di Jalan Parit Bugis, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya.
Selama ini, upaya penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui berbagai program, termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Sujiwo, program tersebut telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kubu Raya. Dia mencatat, bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat, baik melalui program reguler maupun aspirasi anggota DPR RI Komisi V, telah menjangkau puluhan ribu rumah.
“Kalau dihitung dari awal, bantuan bedah rumah dari Kementerian PU, baik yang reguler maupun yang diperjuangkan teman-teman Komisi V seperti Pak Syarief Abdullah, Pak Lasarus, Pak Boyman, dan Pak Yuliansyah, totalnya mungkin sudah di atas 25 ribu rumah,” ungkapnya.
Namun capaian dinilai itu belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Memang ternyata masih banyak sekali. Ini menjadi tantangan bagi saya selaku kepala daerah,” ujar Sujiwo.
Pada tahun ini, pemerintah daerah lanjutnya, kembali memperoleh alokasi bantuan perbaikan rumah. Sekitar 1.460 unit rumah akan mendapatkan program bedah rumah melalui pokok-pokok pikiran anggota DPR RI Komisi V.
“Tahun ini kita ada sekitar 1.460 rumah melalui pokir teman-teman DPR RI Komisi V,” ucapnya.
Untuk memperkuat dukungan program, Sujiwo berencana menemui langsung Menteri Pekerjaan Umum setelah Idulfitri. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memperjuangkan tambahan bantuan perumahan bagi masyarakat Kubu Raya.
“Saya akan ketemu langsung dengan Pak Menteri setelah Lebaran. Beliau sudah menelepon dan mengatakan akan membantu memperjuangkan,” kata Sujiwo.
Orang nomor satu di Pemerintahan Kubu Raya ini menegaskan, ke depan pemerintah daerah akan memperbarui data secara riil di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran. Bagi Sujiwo, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
“Rumah ini tempat kita istirahat, tempat kita tinggal bersama keluarga. Maka rumah harus layak dan ini akan saya perjuangkan sekuat tenaga,” tutupnya. (ash)
Editor : Hanif