PONTIANAK POST — Sejumlah indikator makro pembangunan di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan tren beragam sepanjang 2024 hingga 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan membaik, namun tingkat pengangguran terbuka justru mengalami kenaikan.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyebut IPM Kubu Raya pada 2025 mencapai 72,01 persen, meningkat dibandingkan 2024 sebesar 71,14 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,99 persen pada 2025 dari sebelumnya 4,08 persen pada 2024.
“Capaian ini tentu tidak terlepas dari peran DPRD. Posisi eksekutif dan legislatif seperti daging dan kuku, tidak bisa dipisahkan,” kata Sujiwo, Selasa (31/3) usai rapat paripurna penyampaian Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kubu Raya.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka naik dari 6,73 persen pada 2024 menjadi 6,86 persen pada 2025. Sujiwo mengakui capaian tersebut masih jauh dari harapan.
“Memang masih ada indikator yang belum sesuai target, seperti peningkatan pengangguran terbuka. Ini dipengaruhi penutupan sejumlah perusahaan dan adanya pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.
Dia mencontohkan penutupan sejumlah usaha, termasuk ritel modern dan perusahaan perkebunan, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
Meski demikian, pemerintah daerah katanya optimistis mampu menekan angka tersebut pada 2026. Salah satu strategi yang ditempuh adalah membuka peluang investasi seluas-luasnya serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
“Kita akan mempermudah pelaku usaha dan meringankan biaya mereka. Dengan begitu, akan terbuka lapangan kerja baru,” kata Sujiwo.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan infrastruktur, terutama jalan poros ekonomi, sebagai upaya menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ketika pergerakan ekonomi meningkat, peluang usaha akan bermunculan. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja juga meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terdorong,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Sujiwo menegaskan penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan itu, kata dia, menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD.
“Kami berharap proses pembahasan berjalan efektif dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah,” ucapnya.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Menurutnya, keberhasilan maupun kekurangan dalam pembangunan merupakan tanggung jawab bersama.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Zulkarnain, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti penyampaian LKPJ dengan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas secara mendalam laporan tersebut.
Baca Juga: Transportasi Terintegrasi, Fondasi Pontianak Maju Humanis Berwawasan Lingkungan
“Kami akan membedah seluruh aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga capaian indikator seperti pengangguran, kemiskinan, dan IPM,” ujarnya, sembari mengapresiasi penurunan angka kemiskinan yang dinilai menunjukkan tren positif. Namun, DPRD tetap mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja agar capaian pembangunan berdampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. (ash)
Editor : Hanif