PONTIANAK POST - Bupati Kubu Raya, Sujiwo, berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan di daerahnya.
Menurut Sujiwo, Kubu Raya memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi. Peran tersebut dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar, sehingga membutuhkan dukungan lebih kuat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan sektor unggulan.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” kata Sujiwo, Kamis (2/4) saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya.
Dia menegaskan, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat, berbagai program prioritas dinilai sulit berjalan optimal.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Kucurkan Rp20 Miliar untuk Rehabilitasi Jembatan Keraton Kubu di Kubu Raya
Selain itu, Sujiwo juga menyoroti pentingnya keterlibatan lintas sektor. Menurut dia, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan secara luas.
“Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar pembangunan benar-benar berdampak,” ujarnya.
Sekda Kalbar, Harisson yang datang mewakili Pemprov Kalbar menyatakan pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Upaya itu dilakukan guna mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalbar.
“Dan tentunya pemerintah provinsi akan terus bersinergi agar pembangunan di Kalbar dapat berjalan merata,” kata Harisson.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 yang dinilainya berlangsung konstruktif. Dia menyebut seluruh program yang disepakati telah mengacu pada visi dan misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca Juga: Arah Pembangunan Pontianak 2027, Pemkot Diminta Fokus Bikin Program Bermanfaat Bagi Warga
“Target-target pembangunan tahun 2027 menjadi fokus kita, sesuai dengan visi-misi bupati,” kata Yusran.
Yusran mengungkapkan, terdapat dua tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah, yakni pembiayaan dan pengelolaan belanja. Untuk itu, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kemandirian fiskal dari 13 persen menjadi 25 persen melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.
“Kita akan maksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dengan kemampuan fiskal mencapai 25 persen, APBD diharapkan mampu membiayai program-program prioritas,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menegaskan perlunya penyesuaian struktur belanja daerah seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mulai berlaku penuh pada 2027. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menekan belanja pegawai yang saat ini mencapai 32 persen menjadi maksimal 30 persen.
“Kita sesuaikan dengan semangat zero growth pada penerimaan CPNS 2026. Formasi yang dibuka kemungkinan hanya sekitar 200 hingga 300 orang, sehingga belanja pegawai tetap terkendali,” kata Yusran.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Dorong ASN Kuasai Policy Brief, Percepat Pengambilan Keputusan
Sebaliknya, porsi belanja modal yang ditetapkan minimal 30 persen akan terus didorong. Pemerintah daerah juga berencana mengalihkan sejumlah belanja barang dan jasa menjadi belanja modal agar lebih berdampak pada pembangunan fisik dan pelayanan publik.
“Program yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 akan kita tinggalkan,” tutupnya. (ash)
Editor : Hanif