PONTIANAK POST – Angka prevalensi stunting di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan perbedaan tajam antara dua basis data utama. Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Wan Iwansyah mengatakan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia SSGI 2025, prevalensinya menembus 30 persen, namun data berbasis Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) justru mencatat angka jauh lebih rendah, sekitar 7 hingga 8 persen.
“Dua data ini sama-sama menggambarkan kondisi stunting, tetapi metode pengumpulannya berbeda. Survei itu berbasis sampel, sehingga hanya memberikan gambaran umum. Sedangkan EPPGBM berbasis by name by address, jadi kita tahu persis anaknya siapa, ada di desa mana, dan posyandu mana,” kata Wan Iwansyah kepada Pontianak Post, Senin (6/4) di Sungai Raya.
Perbedaan tersebut, menurut dia, menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan. Untuk intervensi langsung di lapangan, pihaknya lebih mengandalkan data EPPGBM karena lebih terukur dan spesifik.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap harus mengacu pada target penurunan stunting dari pemerintah provinsi. Pada 2026, angka stunting ditargetkan turun menjadi 16 persen.
Baca Juga: Imigrasi Singkawang Permudah Administrasi Kawin Campur Lewat Layanan Digital Terintegrasi
“Kalau melihat hasil survei yang di atas 30 persen, tentu target itu cukup berat. Tapi kita tetap berupaya maksimal dengan memperkuat program pencegahan dan penanganan,” ujarnya.
Dalam strategi penanganan, Dinas Kesehatan kata Wan Iwansyah membagi intervensi menjadi dua kategori, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan program yang langsung berkaitan dengan sektor kesehatan, seperti pemeriksaan ibu hamil, persalinan, imunisasi, hingga pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.
Sementara intervensi sensitif berada di luar sektor kesehatan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan lingkungan. Wan Iwansyah menegaskan, keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.
“Intervensi kesehatan itu hanya berkontribusi sekitar 30 persen. Selebihnya sangat ditentukan oleh faktor di luar kesehatan. Karena itu perlu sinergi semua pihak,” katanya.
Untuk mempercepat capaian, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kubu Raya akan kembali dioptimalkan. Program-program yang telah berjalan akan diperkuat, termasuk intervensi langsung kepada kelompok sasaran.
Baca Juga: Kalbar Dapat Kuota STMKG, Pemprov Dorong Putra Daerah Kuasai Ilmu Meteorologi
Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemberian makanan tambahan (PMT) lokal yang bersumber dari APBD. Program ini menyasar bayi dengan gizi kurang, balita yang mengalami stagnasi berat badan, serta ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis.
“PMT lokal ini akan kita maksimalkan sebagai bagian dari intervensi langsung di masyarakat,” ujarnya.
Selain intervensi program, Dinas Kesehatan juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai kunci utama pencegahan stunting. Menurut Wan Iwansyah, penanganan stunting harus dimulai sejak masa remaja, bukan hanya saat anak sudah lahir.
Edukasi tersebut mencakup konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, hingga pemantauan kehamilan minimal enam kali selama masa gestasi.
“Ketika bayi lahir, orang tua juga harus rutin membawa anak ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang. Jadi kuncinya ada pada edukasi, karena itu akan memengaruhi pola asuh dan kesadaran keluarga,” katanya.
Dia mengakui, tantangan terbesar di lapangan bukan semata pada program, melainkan pada perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan persuasif akan terus diperkuat, termasuk di wilayah pesisir yang memiliki karakteristik tersendiri.
“Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah berharap tren stunting di Kubu Raya dapat ditekan secara bertahap, meski dihadapkan pada target yang cukup tinggi,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif