PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempermudah nelayan kecil dalam mendapatkan solar bersubsidi. Dia menilai nelayan merupakan bagian dari masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian dan kehadiran nyata pemerintah.
“Saya instruksikan kepada Dinas Perikanan agar jangan ada keraguan untuk menerbitkan rekomendasi solar bersubsidi kepada para nelayan yang memang berhak menerima sesuai regulasi,” tegas Sujiwo, Selasa (21/4) saat meninjau pangkalan BBM bersubsidi untuk nelayan di Kecamatan Sungai Kakap.
Menurutnya, Dinas Perikanan memiliki kewenangan penuh dalam mengeluarkan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Dokumen tersebut menjadi syarat penting bagi nelayan kecil untuk memperoleh BBM guna menunjang aktivitas penangkapan ikan maupun budi daya, bukan untuk kepentingan industri.
“Itu haknya rakyat, harus kita keluarkan rekomendasinya. Tidak ada alasan bagi dinas untuk tidak mengeluarkan rekomendasi itu. Wajib hukumnya untuk dikeluarkan karena solar bersubsidi itu adalah haknya rakyat,” ujarnya.
Selain persoalan BBM, Sujiwo juga menyoroti pentingnya dukungan lain bagi nelayan. Dia meminta Dinas Perikanan lebih fokus pada pengadaan bantuan bagi kelompok nelayan, baik dalam bentuk permodalan maupun sarana tangkap, khususnya bagi mereka yang benar-benar kurang mampu.
Lebih jauh, dia juga menyinggung perlindungan sosial bagi nelayan melalui program jaminan kesehatan. Pemerintah daerah diminta aktif mengidentifikasi nelayan kecil yang tidak mampu membayar iuran BPJS agar dapat difasilitasi bantuan.
“Berkaitan dengan BPJS bagi para nelayan yang memang tidak mampu untuk membayarnya karena mereka nelayan kecil. Maka identifikasi dan negara juga hadir membantu untuk memberikan subsidi berkaitan dengan pembayaran BPJS,” ucapnya.
Sujiwo memastikan, pemerintah daerah akan terus memangkas birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk nelayan. Dia merangkum tiga fokus utama yang menjadi perhatian, yakni kemudahan akses solar bersubsidi, jaminan kesehatan melalui BPJS, serta dukungan modal usaha.
“Ada tiga hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, masalah penyaluran solar bersubsidi. Kedua, BPJS. Yang ketiga, modal usaha untuk para nelayan,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif