PONTIANAK POST – Kapal klotok rute Rasau Jaya–Teluk Batang tidak bisa beroperasi lantaran kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Kondisi tersebut mulai menuai sorotan dari berbagai kalangan. Dinilai mengancam aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pesisir Kalimantan Barat.
Mahasiswa asal Ketapang yang berkuliah di Pontianak, Farhan mempertanyakan ke mana distribusi solar subsidi mengalir setelah transportasi rakyat justru mengalami kesulitan memperoleh pasokan BBM.
Menurut Farhan, kelangkaan solar subsidi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dinilai janggal karena berdampak langsung terhadap jalur transportasi masyarakat kecil yang selama ini menjadi urat nadi konektivitas wilayah pesisir Kalbar, khususnya Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
Baca Juga: Jadi Perhatian BGN Pusat: Kabupaten Kubu Raya Disiapkan Jadi Lumbung Pangan MBG
“Kami mempertanyakan ke mana sebenarnya solar subsidi ini mengalir. Sangat ironis ketika kapal rakyat berhenti beroperasi akibat kesulitan BBM, sementara aktivitas sektor lain tetap berjalan normal,” ujar mahasiswa yang juga aktivis kampus ini.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat pesisir.
Menurutnya, lumpuhnya jalur sungai Rasau Jaya–Teluk Batang tidak hanya berdampak pada transportasi penumpang, tetapi juga mengganggu distribusi sembako, hasil tangkapan nelayan, hingga mobilitas mahasiswa dan warga antarwilayah.
“Kapal klotok selama ini menjadi akses utama masyarakat pesisir untuk menghubungkan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Ketika kapal rakyat berhenti berlayar, maka yang terganggu bukan hanya transportasi, tetapi rantai kehidupan masyarakat pesisir,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Siapkan Tujuh Solusi untuk Warga Terdampak Arang Bakau Batu Ampar
Farhan juga menyoroti dugaan adanya permainan distribusi hingga praktik penimbunan solar subsidi yang menyebabkan transportasi rakyat kesulitan memperoleh BBM.
“Jika memang ada mafia atau praktik penimbunan solar subsidi, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban,” tegasnya.
Akibat lumpuhnya operasional kapal klotok, sejumlah dampak mulai dirasakan masyarakat, mulai dari tersendatnya distribusi logistik, ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga potensi terisolasinya wilayah pesisir apabila kondisi tersebut terus berlangsung.
Atas situasi itu, Farhan meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan operasional transportasi sungai rakyat.
Selain itu, Pertamina Regional Kalimantan juga diminta memastikan distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi transportasi air dan nelayan tradisional.
Sebelumnya, sejumlah kapal kayu atau kelotok yang melayani angkutan penumpang dan barang rute Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara menuju Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, menghentikan operasional sementara sejak Minggu akibat sulitnya memperoleh solar subsidi.
Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Provinsi Kalimantan Barat, Agus Trianto mengatakan beberapa armada memilih tidak berlayar karena tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kondisi pasokan solar di lapangan.
Baca Juga: BPBD Kubu Raya Kenalkan Tugas Damkar dan Edukasi Kebencanaan kepada Siswa PAUD
“Beberapa armada kapal untuk sementara memilih tidak beroperasi terhitung mulai hari ini,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Menurut dia, pengelola kapal saat ini kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk kebutuhan operasional harian. Sementara solar yang tersedia di tingkat pengecer dinilai tidak stabil, baik dari sisi harga maupun ketersediaan.
“Kalaupun ada solar di pengecer, harganya sulit diprediksi. Ini tentu memberatkan operator kapal,” katanya.
Baca Juga: BGN Nilai Kubu Raya Berpotensi Besar Dukung Pasokan Pangan Program MBG di Kalbar
Agus menegaskan, penghentian sementara operasional kapal bukan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan. Para pengusaha kapal, kata dia, memahami pentingnya transportasi sungai bagi masyarakat pesisir dan distribusi barang di Kalimantan Barat.
Namun demikian, para pemilik armada juga harus mempertimbangkan risiko kerugian apabila tetap beroperasi di tengah tingginya biaya bahan bakar.
Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memastikan pasokan solar subsidi bagi transportasi sungai tetap tersedia.
“Transportasi sungai masih menjadi kebutuhan utama masyarakat di wilayah pesisir. Karena itu kami berharap ada solusi agar operasional kapal bisa kembali normal,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair