PONTIANAK POST – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya mulai mempersiapkan pengawasan Pemilu 2029 sejak dini. Langkah awal ini dilakukan melalui kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” di Kantor Bawaslu Kubu Raya, Senin (25/5).
Kegiatan tersebut melibatkan 20 peserta yang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP).
Ketua Bawaslu Kubu Raya, Encep, menyatakan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga pengawas semata. Melalui P2P, Bawaslu ingin membangun kolaborasi kuat dengan masyarakat untuk melahirkan agen-agen pengawasan di lapangan.
“Kami ingin membangun kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, khususnya ormas dan OKP. Kehadiran mereka diharapkan membantu mengawal pelaksanaan Pemilu 2029 agar berlangsung demokratis, jujur, adil, dan bermartabat,” ujar Encep.
Baca Juga: Ketua DPRD Mempawah Tekankan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 2025
Encep juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan sejak awal untuk meminimalkan potensi pelanggaran, sehingga tahapan pemilu ke depan dapat berjalan aman dan berintegritas.
Anggota Bawaslu Kalimantan Barat, Yosep Harry Suyadi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan, pengawasan partisipatif mutlak diperlukan karena keterbatasan jumlah personel yang dimiliki Bawaslu. Masyarakat diharapkan mampu menjadi mitra strategis untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
Menurut Yosep, meskipun Pemilu 2024 telah usai, proses menjaga demokrasi harus tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Pemilu bukan hanya soal prosedur, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar terwakili, baik sebagai peserta maupun pemilih. Pemerintahan yang efektif lahir dari keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan bersama,” kata Yosep.
Di tempat yang sama, Yosep juga memetakan sejumlah tantangan berat yang diprediksi masih akan mewarnai pemilu mendatang. Salah satu yang paling diwaspadai adalah maraknya penyebaran gangguan informasi di dunia maya.
Baca Juga: Erlina Ria Norsan Ajak Alumni SMAN 4 Pontianak Perkuat Silaturahmi dan Kepedulian
"Tantangan ke depan di antaranya penyebaran disinformasi, misinformasi, dan malinformasi melalui media sosial serta platform digital," papar Yosep.
Selain kerawanan di digital, praktik politik uang juga dinilai masih menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Yosep menegaskan, selain menolak politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri juga harus terus dikawal demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. (ash)
Editor : Hanif