PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat tersebut menjadi capaian ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Kubu Raya.
Opini WTP itu diterima langsung Bupati Kubu Raya, Sujiwo, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Pontianak, Senin (25/5).
Sujiwo menegaskan, capaian WTP bukan sekadar penghargaan administratif ataupun prestise tahunan. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi instrumen evaluasi untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Laporan yang disampaikan hari ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Sujiwo usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Baca Juga: Kubu Raya Jadi Pusat Pemotongan Dam Haji Kalbar, Seribu Hewan Mulai Disalurkan
Ia menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalbar yang dinilai telah bekerja secara intensif, teliti, dan profesional selama proses pemeriksaan berlangsung. Termasuk menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dalam menyempurnakan laporan keuangan.
Menurut Sujiwo, opini atas LKPD bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan pemerintahan. Yang lebih penting, lanjut dia, adalah memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Tujuan utama kita memastikan anggaran daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, harus terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari waktu ke waktu.
“Kita harus terus bergerak menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik. Bagi daerah yang meraih WTP, jadikan itu motivasi untuk mempertahankan kualitas. Bagi yang belum, jadikan itu dorongan untuk berbenah,” tuturnya.
Baca Juga: Bawaslu Kubu Raya Gandeng Ormas dan OKP, Siapkan Pengawasan Partisipatif Kawal Pemilu 2029
Sujiwo juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya atas sinergi dan fungsi pengawasan yang selama ini berjalan baik. Ia berharap evaluasi dari BPK tidak dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah.
“Transparansi adalah budaya, kepatuhan adalah disiplin, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama,” tegasnya.
Dia menambahkan, tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah dituntut bekerja lebih adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab.
“Dan tentunya saya berharap LHP LKPD Tahun 2025 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam memperbaiki setiap kelemahan, memperkuat sistem pengawasan, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif